Banjir Akhir Tahun di Aceh: Peringatan Keras bagi Pengelola Lingkungan dan Kemanusiaan

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Menjelang akhir tahun 2025 ini, Aceh kembali diberikan cobaan oleh bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh, dimulai dari kawasan pesisir hingga daerah pedalaman.

Curah hujan yang tinggi terjadi secara terus-menerus sejak pertengahan bulan Desember menyebabkan sungai-sungai besar meluap, melenyap permukiman warga, lahan pertanian, hingga ke fasilitas umum.

Bencana ini bukan hanya menyisakan genangan air, tetapi juga meninggalkan luka sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang tidak ringan.

Pada dasarnya bajir di Aceh bukan peristiwa baru. Hampir setiap tahun, terutama pada musim hujan, masyarakat Aceh harus Bersiap-siap menghadapi dampak yang serupa.

Namun, banjir yang terjadi di akhir tahun 2025 ini terasa lebih memprihatinkan dikarenakan dampaknya yang meluas dan terjadi berulang di wilayah yang sama.

Kejadian ini menibulkan pertanyaan yang sangat penting: apakah mungkin banjir ini hanya sebatas bencana alam, atau justru malah gambran dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungan dan mengelola ruang hidupnya?. 

Dilihat dari sisi alam, perubahan iklim global memang berpengaruh besar terhadap meningkatnya intensitas hujan ekstrem. Pola cuaca yang tidak menentu membuat curah hujan turun dalam waktu singkat dengan volume yang sangat besar.

Aceh, dengan kondisi geografis yang memiliki banyak daerah aliran sungai dan kawasan rendah, menjadi wilayah yang sangat rentan. Namun, faktor alam tidak bisa dijadikan satu-satunya penyebab atau alasan.

Kerusakan lingkungan menjadi persoalan serius yang memperparah dampak banjir. Alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, penebangan liar, serta pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang telah mengurangi kemampuan alam untuk menyerap air. Hutan yang seharusnya menjadi pelindung alami justru terus menyusut berkurang.

Sehingga, air hujan langsung mengalir ke sungai dan permukiman tanpa terkendali. Dalam ruang lingkup ini, banjir di Aceh adalah hasil akumulasi dari kebijakan yang lalai terhadap keberlanjutan lingkungan.

Dampak banjir sangat nyata tentu dirasakan oleh masyarakat kecil. Ribuan warga terpaksa mengungsi, kehilangan tempat tinggal, dan sangat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, air bersih, serta layanan kesehatan.

Anak kecil terpaksa harus libur sekolah, sementara itu para petani mengalami kerugian karena sawah dan kebun mereka terendam air banjir. Bagi mereka yang menggantungkan hidup dari hasil alam, banjir ini bukan sekadar musibah saja, tetapi ancaman yang sangat serius terhadap keberlangsungan hidup mereka.

Di sisi lain, ada beberapa respons pemerintah dan berbagai pihak patut diapresiasi, meskipun masi menjadi catatan. Upaya dan usaha evakuasi, mendirikan posko pengungsian, serta penyaluran bantuan darurat, hal ini menunjukkan masih adanya rasa kepedulian terhadap korban banjir.

Namun, penanganan yang bersifat cepat ini sering kali berulang setiap tahun tanpa diikuti solusi jangka panjang yang nyata. Masyarakat Aceh seakan dipaksa menerima banjir sebagai “takdir rutin tahunan” yang tidak bisa mereka dihindari.

Padahal, bencana yang terjadi terus berulang ini seharusnya menjadi momentum evaluasi dan perubahan. Pemerintah daerah serta pemerintah pusat perlu lebih serius dalam menegakkan aturan tata ruang, melindungi ekosistem hutan, serta membangun sistem pengelolaan air dan pengendalian banjir yang berkelanjutan.

Selain itu, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya menjaga lingkungan di sekitar yang harus diperkuat. Kesadaran Bersama menjadi kunci agar pencegahan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan Masyarakat yang ada di sana.

Banjir akhir tahun 2025 di Aceh juga mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas kemanusiaan. Di tengah kesulitan, kepedulian antarwarga, relawan, dan mahasiswa yang turun langsung membantu korban banjir menunjukkan bahwa nilai gotong royong masih hidup.

Solidaritas ini adalah kekuatan sosial yang harus terus dirawat, terutama saat negara menghadapi tantangan besar akibat krisis iklim.

Sebagai penutup, banjir yang melanda Aceh di penghujung tahun 2025 bukan sekadar peristiwa alam, melainkan cermin dari hubungan manusia dengan lingkungannya.

Jika masih belum ada perubahan meningkat dalam cara kita menjaga alam dan merancang pembangunan, maka banjir ini akan terus menerus berulang dengan dampak/akibat yang akan semakin parah.

Aceh tidak hanya sebatas membutuhkan rasa simpati sesaat, akan tetapi mereka juga membutuhkan  komitmen jangka panjang untuk menjaga lingkungan dan melindungi warganya dari bencana yang seharusnya bisa minimalisir.

PENULIS: Mila Dela Anisa

Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Ilmu Komunikasi. 

Editor. Tim Redaksi