4/01/2020

KPK dan BPK Jangan Libur Corona

Apero Fublic. Jakarta.- Gugus Tugas Percepatan Penangganan Covid-19 dalam koferensi pers melalui Juru Bicara Pemerintah khusus penangganan corona, Bapak Achmad Yulianto. Menerangkan jumlah terinfeksi virus corona di Indonesia. Pada 1 April 2020 kasus terinfeksi  positif baru 149 orang. Sehingga total terinfeksi di seluruh Indonesia berjumlah 1677 kasus positif. Pasien sembuh 103 orang dan meninggal  157 orang.

Sekarang dalam kondisi gawat ini. Pemerintah telah menerjunkan ribuan petugas kesehatan diseluruh Indonesia. Telah terdapat 6500 sampel untuk diuji dalam upaya mendeteksi jenis rantai penularan virus. Selain itu pemerintah juga telah mempersiapkan 360 rumah sakit rujukan untuk menanggani permasalahan virus corona. Terdiri dari rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, rumah sakit TNI dan POLRI.

Untuk mengatasi penyebaran dan penularan serta menanggani. Pemerintah telah menggelontorkan dana penangganan virus corono senilai 405,1 triliun rupiah. Di umumkan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Alokasi dana meliputi belanja bidang kesehatan 75 triliun rupiah. Sejumlah 110 triliun untuk alokasi dana perlindungan sosial. Senilai 70,1 triliun untuk isentip perpajakan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dan 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk retrukturisasasi kredit serta penjaminan dunia usaha terutama usaha Mikro dan UKM (Usaha Kecil Menengah).

Oleh karena itu, dalam penggunaan dana anggaran penangganan virus corona. Diharapkan dana digunakan tepat sasaran dan efektif. Salah satu yang tidak dapat diabaikan adalah pengawasan penggunaan dana. Baik itu anggara dari pusat atau APBD.

Pihak pengawas adalah penegak hukum. Dengan demikian KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) agar mengawasi dana-dana yang mengalir ke daerah-daerah.

Bukan hanya bentuk penyelewengan atau penggelembungan dana. Yaitu mempersempit gerak dan celah oknum-oknum jahat memanfaatkan kesempatan. Atau memancing di air keruh.

Terutama dana-dana yang dikeluarkan atau dikelola oleh daerah-daerah. Seperti Bantuan Langsung Tunai atau insentif bagi masyarakat terdampak. Ini hanya sebatas ilustrasi saja.

Bukan hanya virus corona yang lebih baik mencegah. Korupsi pun lebih baik mencegah. Sebab situasi darurat seperti ini sangat rawan penyelewengan dan penggelembungan anggaran daerah yang jauh dari pusat. Maka, KPK dan BPK agar jangan libur corona.

Oleh. Joni Apero
Palembang, 2 April 2020.
Sumber foto Internet.


Sy. Apero Fublic

0 komentar:

Post a Comment