Apa Jadinya Ketika Warga Tidak Peduli dengan Politik?

APERO FUBLIC  I  Bagi sebagian orang, politik mungkin bukan sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Ketika berita politik muncul di televisi, ada yang memilih mengganti saluran. Di media sosial pun tidak sedikit orang yang langsung melewati unggahan tentang pemilu karena merasa pembahasan politik sering berakhir dengan perdebatan.

Politik akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang melelahkan. Banyak janji dan perdebatan, tetapi kehidupan sehari-hari tetap berjalan seperti biasa. Masyarakat tetap harus bekerja setiap pagi, membayar ongkos perjalanan, membeli kebutuhan pokok, membayar biaya pendidikan, pergi ke rumah sakit ketika membutuhkan pengobatan, serta memikirkan berbagai kebutuhan hidup lainnya.

Dalam kondisi seperti itu, politik terkadang terlihat seperti sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Politik seolah hanya berlangsung di gedung pemerintahan, ruang parlemen, atau tempat-tempat yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Akan tetapi, apakah menjauh dari pembahasan politik berarti kita benar-benar terbebas dari pengaruh politik?

Tentu tidak.

Selama ini politik sering dipahami hanya sebatas pemilu, partai politik, calon pejabat, atau perdebatan yang terjadi di antara para elite. Padahal, cakupan politik jauh lebih luas. Politik juga berhubungan dengan bagaimana negara menentukan kebijakan, mengatur sumber daya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menentukan hal-hal apa yang menjadi prioritas pembangunan. 

Keputusan-keputusan tersebut pada akhirnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ruang kelas, rumah sakit, tempat kerja, jalan yang digunakan setiap hari, sampai kebutuhan yang ada di meja makan. Persoalan harga barang merupakan salah satu contoh yang cukup mudah dilihat.

BPS mencatat bahwa pada Juli 2025 beberapa komoditas, seperti beras, tomat, bawang merah, dan cabai rawit, ikut memberikan pengaruh terhadap inflasi. Biaya pendidikan dan sejumlah komoditas yang harganya diatur pemerintah juga tercatat memberikan andil terhadap perubahan harga.

Tentu saja, data tersebut tidak berarti bahwa seluruh kenaikan harga terjadi karena kebijakan pemerintah. Harga barang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan mengenai ekonomi, pangan, perdagangan, energi, dan pelayanan publik memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pengaruh keputusan publik juga dapat ditemukan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Konstitusi memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak warga negara, sekaligus mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum.

Oleh sebab itu, persoalan mengenai kualitas sekolah, kemudahan mendapatkan layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan pelayanan dasar lainnya tidak sepenuhnya menjadi urusan pribadi. Ada keputusan dan kebijakan publik yang berada di belakang berbagai persoalan tersebut.

Hal yang sama sebenarnya dapat dilihat dari berbagai keluhan yang sering muncul di masyarakat. Ketika seseorang mempertanyakan jalan yang rusak, pelayanan administrasi yang lambat, sulitnya mendapatkan pekerjaan, transportasi umum yang belum memadai, bantuan sosial yang tidak sesuai sasaran, ataupun masalah lingkungan, persoalan yang dihadapi tidak selalu berdiri sendiri.

Di dalamnya terdapat kebijakan publik yang ikut menentukan bagaimana masalah tersebut ditangani. Pada bagian inilah sikap tidak peduli terhadap politik menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan kembali. Masyarakat tentu memiliki alasan untuk merasa jenuh dengan politik. 

Masalah korupsi, perilaku sebagian pejabat yang mengecewakan, informasi yang saling bertentangan, perdebatan di media sosial, politik identitas, dan penyebaran hoaks dapat membuat seseorang memilih untuk menjauh. Ada pula anggapan bahwa suara satu orang tidak akan membawa perubahan berarti. 

Perasaan seperti itu tidak bisa begitu saja dianggap salah karena ketidakpercayaan terhadap politik biasanya terbentuk dari pengalaman yang dialami masyarakat.

Meski demikian, sepenuhnya menarik diri dari kehidupan politik juga memiliki risiko.

Ketika masyarakat tidak lagi memperhatikan kebijakan dan tindakan pemerintah, pengawasan terhadap lembaga publik dapat semakin terbatas. Padahal, masyarakat sebenarnya mempunyai ruang untuk ikut mengawasi pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam berbagai tahapan, termasuk penyusunan standar pelayanan, evaluasi, dan penyampaian pengaduan.

Artinya, masyarakat bukan hanya pihak yang menerima pelayanan, tetapi juga memiliki hak untuk memberikan penilaian dan mengawasi bagaimana pelayanan tersebut dijalankan. Partisipasi masyarakat juga berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat konsep partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan. 

Dalam hal ini, partisipasi tidak cukup hanya dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk hadir atau berbicara. Pendapat masyarakat juga perlu didengar, dipertimbangkan, dan diberikan penjelasan mengenai bagaimana pendapat tersebut diperlakukan dalam proses pembentukan aturan.

Karena itu, kehidupan demokrasi seharusnya tidak hanya mendapatkan perhatian ketika masa kampanye dan pemilu berlangsung. Perhatian masyarakat justru tetap dibutuhkan setelah pemungutan suara selesai. Masyarakat perlu melihat apakah kebijakan yang dibuat benar-benar berkaitan dengan kebutuhan publik, apakah pelayanan pemerintah berjalan dengan baik, serta apakah pejabat publik menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.

Namun, peduli terhadap politik bukan berarti seseorang harus masuk ke dalam partai politik. Kepedulian juga tidak mengharuskan seseorang untuk terus membela tokoh tertentu ataupun menganggap orang yang memiliki pilihan politik berbeda sebagai lawan. Politik tidak harus selalu ditempatkan dalam hubungan “kita” melawan “mereka”.

Kepedulian terhadap politik sebenarnya dapat dimulai dari kebiasaan yang sederhana. Misalnya, membaca berita dari sumber yang terpercaya, tidak langsung menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya, dan membandingkan informasi dari beberapa sumber sebelum mengambil kesimpulan. 

Masyarakat juga dapat mengikuti forum di lingkungan tempat tinggal, menyampaikan kritik dengan cara yang baik, memperhatikan kebijakan yang berlaku di sekitar, menggunakan hak pilih, serta melaporkan pelayanan publik apabila ditemukan masalah. Bahkan, kepedulian dapat dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana: mengapa kebijakan tersebut dibuat dan siapa saja yang akan terkena dampaknya? 

Hal-hal seperti itu mungkin terlihat kecil dan tidak selalu dianggap sebagai kegiatan politik. Padahal, demokrasi tidak hanya dibentuk oleh peristiwa besar seperti pemilu atau pergantian pemerintahan. Demokrasi juga tumbuh dari kebiasaan masyarakat dalam mencari informasi, berdiskusi, menyampaikan pendapat, menerima perbedaan, dan mengawasi pihak yang memiliki kekuasaan. 

Data KPU menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 berada di atas 80 persen untuk pemilihan presiden, DPR, dan DPD. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara jumlah, banyak masyarakat masih menggunakan hak pilihnya.

Akan tetapi, partisipasi politik tidak hanya dapat dilihat dari berapa banyak orang yang datang ke tempat pemungutan suara. Keterlibatan masyarakat sebenarnya dapat berlangsung sebelum pemilu, ketika pemilu berlangsung, maupun setelah pemilu selesai.

Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan demokrasi.

Jangan sampai masyarakat hanya aktif ketika harus memberikan suara, kemudian kembali tidak memperhatikan apa yang terjadi setelah hasil pemilu ditetapkan. Menjadi pemilih memang penting, tetapi keterlibatan sebagai warga negara tidak berhenti ketika surat suara sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. 

Karena itu, masyarakat membutuhkan pendidikan politik yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di lingkungan pendidikan, politik tidak seharusnya hanya dijelaskan melalui teori mengenai lembaga negara. Peserta didik juga dapat diajak memahami bagaimana sebuah kebijakan dibuat, membaca data, dan berdiskusi mengenai masalah yang ada di lingkungan mereka.

Media juga mempunyai peran untuk menyampaikan informasi politik secara jelas dan terverifikasi, bukan hanya menjadikan konflik sebagai bahan utama untuk menarik perhatian pembaca.

Pemerintah pun perlu menyediakan ruang partisipasi dan pengaduan yang mudah digunakan oleh masyarakat serta memastikan laporan yang masuk benar-benar ditindaklanjuti. Di sisi lain, partai politik juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik dan membangun hubungan dengan masyarakat, bukan hanya mendekati masyarakat ketika sedang membutuhkan dukungan suara.

Bagi generasi muda, kepedulian terhadap politik juga tidak harus dimulai dengan menjadi aktivis atau pengamat politik. Hal tersebut dapat dimulai dari kebiasaan untuk tidak mudah percaya terhadap informasi. Jangan menentukan pilihan hanya karena mengikuti orang lain. Jangan pula membenci seseorang hanya karena memiliki pilihan yang berbeda. 

Informasi yang membuat marah atau memancing emosi juga sebaiknya tidak langsung dibagikan sebelum diperiksa kebenarannya. Pada akhirnya, politik tetap berhubungan dengan kehidupan kita meskipun kita memilih untuk tidak mengikutinya. 

Pengaruhnya dapat dirasakan melalui harga barang yang dibeli, sekolah yang ditempati untuk belajar, rumah sakit yang digunakan ketika sakit, pekerjaan yang dicari, transportasi yang digunakan, lingkungan tempat tinggal, sampai aturan yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Jadi, persoalannya sebenarnya bukan hanya tentang apakah seseorang ingin terlibat dalam politik atau tidak. Sebagai warga negara, keputusan politik tetap dapat memberikan dampak terhadap kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita hanya akan menerima dampak dari berbagai keputusan tersebut, atau mau berusaha memahami, mengawasi, dan menyampaikan pendapat mengenai keputusan yang dibuat. 

Tidak memperhatikan politik mungkin memang terasa lebih tenang dalam waktu tertentu. Namun, kehidupan demokrasi tetap membutuhkan masyarakat yang mau memberikan perhatian, termasuk ketika mereka merasa kecewa terhadap keadaan politik.

Kepedulian tersebut bukan berarti harus mengagungkan politik atau membela pihak tertentu. Setidaknya, kepedulian dapat menjadi salah satu cara agar kekuasaan tetap terbuka terhadap kritik dan tetap memiliki alasan untuk mendengarkan suara masyarakat.

Oleh:  Mohammad Rizqi Fadillah

Mahasiswa Prodi Tadris IPS, UIN SIBER SYCEKH NURJATI CIREBON. 

Editor. Tim Redaksi