Mengubah Cara Pemerintah Bekerja: Gaya Kepemimpinan Digital Wali Kota Jambi

APERO FUBLIC  I  TOKOH. --  Bayangkan mengurus surat keterangan domisili, membayar pajak daerah, atau melaporkan masalah infrastruktur jalan semuanya cukup dari genggaman tangan, tanpa harus antre berjam-jam di kantor kelurahan. Itulah gambaran layanan publik yang kini tengah dibangun Kota Jambi.

Bukan sekadar mimpi, ini adalah fakta yang terukur: Kota Jambi berhasil meraih Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebesar 4,32, menempatkannya di peringkat ke-4 nasional dan menjadi yang tertinggi di seluruh Provinsi Jambi. Capaian luar biasa ini bukan jatuh dari langit ia lahir dari kepemimpinan yang berani, visioner, dan melek teknologi.

Di balik angka membanggakan itu, ada dua sosok yang menjadi motor penggerak: Wali Kota Jambi Dr. dr. Maulana, M.K.M. dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha. Pasangan pemimpin ini tidak hanya bicara soal digitalisasi sebagai jargon politik mereka mewujudkannya dalam program nyata yang terasa langsung oleh masyarakat.

Super aplikasi JAGA hadir sebagai portal layanan digital terintegrasi, sementara Forum Smart City 2026 menjadi arena evaluasi dan inovasi enam pilar kota cerdas, termasuk Smart Government.

Namun perlu diakui, perjalanan transformasi digital pemerintahan tidaklah mulus. Kepemimpinan digital di Kota Jambi dan di banyak daerah Indonesia masih berhadapan dengan tiga tembok besar: integrasi data antar instansi yang belum sempurna, literasi digital aparatur sipil negara (ASN) yang masih beragam, serta resistensi birokrasi terhadap perubahan. Tidak sedikit ASN yang masih nyaman dengan cara kerja lama cap stempel, berkas kertas, dan proses manual yang panjang.

Di sinilah kepemimpinan digital menjadi sangat krusial. Tanpa pemimpin yang mampu mendorong, menginspirasi, dan memaksa perubahan dari dalam, transformasi digital hanya akan menjadi dokumen rencana yang tersimpan rapi di laci meja.

Wali Kota Maulana menerapkan pendekatan Smart Governance tata kelola pemerintahan yang cepat, transparan, dan berbasis data. Pendekatan ini bukan sekadar mengadopsi teknologi, melainkan mengubah cara berpikir seluruh jajaran pemerintahan: dari orientasi proses menuju orientasi hasil, dari pelayanan reaktif menuju pelayanan proaktif.

Super aplikasi JAGA adalah bukti konkret dari visi tersebut. Melalui JAGA, berbagai layanan publik yang sebelumnya tersebar di banyak loket dan kantor, kini terintegrasi dalam satu platform digital. Warga bisa mengakses informasi, mengajukan permohonan, hingga memberikan masukan kepada pemerintah kapan saja, di mana saja. Ini adalah revolusi pelayanan publik yang sesungguhnya.

Sementara itu, Forum Smart City 2026 menjadi mekanisme evaluasi yang penting.

Forum ini bukan sekadar acara seremonial ini adalah ruang bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur sejauh mana enam pilar Smart City (termasuk Smart Government, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment, dan Smart Mobility) telah berjalan. Dengan SPBE sebagai fondasi, transformasi menuju Pemerintahan Digital terus dikawal dengan data dan indikator yang terukur.

Dalam kajian ilmu kepemimpinan modern, gaya yang dipraktikkan Wali Kota Maulana sangat relevan dengan konsep transformational leadership yang diperkenalkan oleh James MacGregor Burns dan diperluas oleh Bernard M. Bass. Pemimpin transformasional tidak hanya memerintah ia menginspirasi, memotivasi, dan mengajak seluruh organisasi untuk bergerak menuju visi yang lebih tinggi.

Dalam konteks pemerintahan digital, konsep ini bertemu dengan digital leadership: kemampuan memimpin organisasi publik melewati disrupsi teknologi dengan ketangkasan dan keberanian berinovasi.

Ketika Wali Kota Maulana menegaskan komitmennya terhadap transformasi SPBE menuju Pemerintahan Digital, ia sedang menjalankan peran sebagai innovation leader pemimpin yang secara aktif menciptakan ekosistem di mana inovasi bisa tumbuh, diuji, dan diskalakan. Capaian indeks SPBE 4,32 bukan angka yang muncul secara kebetulan; ia adalah hasil dari agenda kepemimpinan yang konsisten dan terencana.

Untuk memperkuat dan mempertahankan kepemimpinan digital Kota Jambi sekaligus menjadi pelajaran bagi daerah lain ada beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh.

Pertama, pelatihan literasi digital ASN harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan satu kali yang segera terlupakan. ASN adalah ujung tombak pelayanan; jika mereka tidak adaptif terhadap teknologi, transformasi digital akan mandek di tataran pemimpin saja.

Kedua, kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu diperkuat dengan protokol berbagi data yang jelas dan sistem integrasi yang solid. Silo informasi antar instansi adalah musuh terbesar Smart Government.

Ketiga, evaluasi berbasis data real-time perlu menjadi budaya kerja, bukan sekadar rutinitas tahunan. Dashboard kinerja layanan publik yang dapat diakses secara terbuka akan mendorong akuntabilitas dan mendorong OPD untuk terus berinovasi.

Keempat, literasi digital masyarakat tidak boleh diabaikan. Teknologi secanggih apapun menjadi sia-sia jika warga tidak tahu cara menggunakannya. Program edukasi digital yang menyasar warga dari berbagai latar belakang terutama lansia dan masyarakat pedesaan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda transformasi digital daerah.

Penutup: Lebih dari Sekadar Teknologi

Kota Jambi telah membuktikan bahwa kepemimpinan digital bukan monopoli kota-kota besar. Dengan visi yang jelas, keberanian untuk berubah, dan komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih baik, sebuah daerah dapat melompat jauh melampaui ekspektasi. Indeks SPBE 4,32, super aplikasi JAGA, Forum Smart City 2026 semua ini adalah jejak nyata dari kepemimpinan yang tidak hanya berbicara, tetapi bergerak.

Pada akhirnya, kepemimpinan digital bukan soal berapa banyak aplikasi yang diluncurkan atau berapa besar anggaran teknologi yang dikucurkan.

Kepemimpinan digital adalah tentang membangun budaya inovasi yang hidup di setiap sudut birokrasi di mana setiap ASN merasa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik, dan setiap warga merasa suaranya didengar dan kebutuhannya dilayani. Itulah pemerintahan yang benar-benar responsif: bukan yang paling canggih teknologinya, tetapi yang paling tulus melayani manusianya.

Editor. Tim Redaksi