Makanan Bergizi Gratis: Solusi Gizi Anak atau Tantangan Baru?

APERO FUBLIC  I  OPINI.-   Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak dibahas dalam beberapa waktu terakhir. Program ini hadir dengan tujuan yang cukup jelas, yaitu membantu meningkatkan asupan gizi anak-anak, khususnya pelajar, agar mereka bisa tumbuh lebih sehat dan fokus dalam belajar.

Kalau dilihat dari niat awalnya, tentu program ini patut diapresiasi karena menyasar kebutuhan dasar yang memang masih menjadi masalah di Indonesia, yaitu pemenuhan gizi.

Secara skala, MBG bukanlah program kecil.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2025–2026), jumlah penerima manfaat program ini telah mencapai lebih dari 60 juta orang dan ditargetkan meningkat hingga sekitar 82 juta pada tahun 2026.

Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan program makan sekolah terbesar di dunia. Artinya, jika program ini berjalan dengan baik, dampaknya juga akan sangat besar, tidak hanya bagi kesehatan anak-anak, tetapi juga bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Di sisi positif, program ini memberikan dampak langsung yang cukup terasa. Anak-anak yang sebelumnya mungkin tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup kini memiliki akses terhadap makanan setiap hari di sekolah.

Hal ini bisa membantu meningkatkan konsentrasi belajar sekaligus mencegah masalah gizi seperti stunting atau kekurangan energi. Bahkan, program ini juga mulai mendapat perhatian dari dunia internasional dan dipelajari sebagai salah satu model kebijakan gizi nasional.

Namun, di balik berbagai potensi tersebut, pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Salah satu yang paling disoroti adalah besarnya anggaran yang digunakan. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2026), hingga Maret 2026 realisasi anggaran untuk program ini telah mencapai sekitar Rp44 triliun.

Jumlah ini tentu sangat besar, sehingga wajar jika masyarakat menuntut transparansi dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pemborosan.

Tantangan lain yang cukup kompleks adalah soal infrastruktur dan distribusi. Program sebesar MBG membutuhkan sistem yang matang, mulai dari dapur produksi, penyimpanan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

Pada kenyataannya, tidak semua daerah memiliki fasilitas yang memadai. Di beberapa wilayah, keterlambatan distribusi atau keterbatasan sarana dapur menjadi kendala yang cukup signifikan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas makanan yang diterima oleh siswa.

Selain itu, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian serius. Beberapa kasus sempat muncul terkait anak-anak yang mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program ini. Kondisi tersebut biasanya disebabkan oleh kontaminasi mikroba akibat pengolahan atau penyimpanan yang tidak sesuai standar.

Bakteri seperti Salmonella, Escherichia coli (E. coli), dan Staphylococcus aureus dapat berkembang dalam makanan yang tidak higienis dan menyebabkan gangguan kesehatan seperti mual, muntah, hingga diare. Hal ini menunjukkan bahwa dalam program pangan, kualitas dan keamanan tidak bisa ditawar.

Tidak hanya itu, kesesuaian menu juga menjadi tantangan tersendiri. Makanan yang diberikan seharusnya tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi anak secara seimbang.

Sayangnya, dalam praktiknya belum semua penyedia makanan melibatkan ahli gizi dalam penyusunan menu. Padahal, peran ahli gizi sangat penting untuk memastikan kandungan nutrisi sesuai kebutuhan anak serta mengawasi kualitas makanan yang diberikan. Tanpa keterlibatan tenaga profesional, program ini berisiko hanya fokus pada kuantitas, bukan kualitas.

Tantangan berikutnya adalah soal pengawasan dan standar yang belum merata. Karena program ini dijalankan di banyak daerah dengan kondisi yang berbeda-beda, kualitas pelaksanaannya juga bisa berbeda.

Ada daerah yang sudah berjalan dengan baik, tetapi ada juga yang masih menghadapi berbagai kendala. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi, standar kualitas akan sulit dijaga secara konsisten.

Selain itu, isu keberlanjutan program juga tidak bisa diabaikan. Dengan anggaran yang besar setiap tahunnya, program ini membutuhkan perencanaan jangka panjang yang matang agar tetap bisa berjalan tanpa mengganggu sektor lain seperti pendidikan.

Salah satu isu yang cukup sensitif dan sempat ramai dibahas adalah perbandingan kesejahteraan tenaga kerja dalam program ini dengan profesi lain, khususnya guru honorer. Berdasarkan berbagai laporan tahun 2026, tenaga yang terlibat dalam operasional dapur MBG atau SPPG bisa mendapatkan gaji sekitar Rp. 2 juta hingga Rp. 6 juta per bulan tergantung posisi, bahkan ahli gizi bisa mencapai Rp. 3,5 juta hingga Rp. 6 juta per bulan. 

Sementara itu, di sisi lain, guru honorer di Indonesia masih menerima gaji yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar Rp300.000 hingga Rp1.500.000 per bulan untuk tingkat SD, dan maksimal sekitar Rp2.500.000 di jenjang tertentu . Bahkan dalam beberapa kasus, ada guru yang menerima di bawah Rp500.000 per bulan dan dibayar tidak rutin. 

Perbandingan ini memunculkan pertanyaan di masyarakat mengenai prioritas kebijakan. Di satu sisi, program MBG bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda melalui pemenuhan gizi.

Namun di sisi lain, kesejahteraan guru sebagai pihak yang mendidik generasi tersebut masih menjadi persoalan. Ketimpangan ini membuat sebagian masyarakat merasa bahwa perhatian terhadap sektor pendidikan belum sepenuhnya seimbang.

Jika dibandingkan dengan negara lain, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dipelajari untuk memperbaiki program ini. Di India, program makan sekolah sudah berjalan lama dengan sistem yang terintegrasi dan menjangkau lebih dari 100 juta anak.

Brasil melibatkan ribuan ahli gizi sehingga kualitas makanan lebih terjamin, sekaligus mendukung petani lokal. Sementara itu, Jepang menjadikan program makan sekolah sebagai bagian dari pendidikan, termasuk mengajarkan siswa tentang gizi dan kebersihan.

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa keberhasilan program makan sekolah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kesiapan sistem, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan tenaga profesional. Indonesia sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat, tetapi masih perlu banyak perbaikan dalam pelaksanaannya agar bisa mencapai hasil yang optimal.

Pada akhirnya, MBG adalah program yang sangat baik dari segi tujuan, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Program ini layak untuk didukung karena menyangkut masa depan generasi muda. Namun, dukungan tersebut juga harus disertai dengan evaluasi yang berkelanjutan.

MBG seharusnya tidak hanya fokus pada jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga pada kualitas, keamanan, dan dampaknya bagi kesehatan anak-anak. Selain itu, keseimbangan kebijakan juga perlu diperhatikan, termasuk dalam hal kesejahteraan tenaga pendidik.

Dengan pengelolaan yang lebih transparan, sistem yang lebih matang, serta melibatkan ahli gizi dan tenaga profesional lainnya, program ini berpotensi menjadi solusi nyata untuk meningkatkan gizi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

PENULIS : 

Editor. Tim Redaksi