LEGAL OPINION HUKUM PERS : Konten Influencer/Media Online yang Diduga Mencemarkan Nama Baik dan Menyesatkan Publik



APERO FUBLIC  I  ESAI.-  Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa transformasi fundamental terhadap pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi dalam masyarakat. Kehadiran media digital, khususnya platform media sosial, telah melahirkan aktor-aktor baru di luar institusi pers konvensional, yang dikenal sebagai influencer.

Dalam praktiknya, influencer tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana ekspresi personal, melainkan telah berkembang menjadi entitas yang memiliki kapasitas signifikan dalam membentuk opini publik, memengaruhi persepsi sosial, bahkan dalam beberapa kasus, menentukan arah wacana publik.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam ekosistem komunikasi publik, dari model yang sebelumnya terpusat pada lembaga pers profesional dengan standar verifikasi yang ketat, menuju model yang lebih desentralistik dan berbasis pada kecepatan serta daya tarik konten (attention-based communication).

Konsekuensinya, batas antara informasi yang bersifat faktual dan opini menjadi semakin kabur, sehingga membuka ruang yang lebih luas bagi terjadinya distorsi informasi, termasuk penyebaran konten yang tidak terverifikasi, menyesatkan, atau bahkan mengandung unsur pencemaran nama baik.

Dalam konteks hukum, kondisi ini menimbulkan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin dalam sistem hukum demokratis.

Di sisi lain, perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu juga merupakan hak yang harus dijaga. Ketegangan antara kedua kepentingan tersebut menjadi semakin tajam dalam ruang digital, di mana informasi dapat disebarluaskan secara masif, cepat, dan tanpa mekanisme kontrol yang memadai.

Lebih lanjut, kerangka hukum yang ada saat ini, baik yang bersumber dari rezim hukum pers maupun hukum pidana, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika yang berkembang dalam ekosistem digital.

Kategori hukum yang selama ini digunakan untuk membedakan antara produk jurnalistik dan ekspresi individu menjadi kurang relevan ketika dihadapkan pada fenomena influencer yang menjalankan fungsi quasi-jurnalistik tanpa tunduk pada standar profesional yang sama.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), terutama dalam menentukan rezim hukum yang tepat untuk menilai dan menyelesaikan sengketa yang timbul.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu analisis hukum yang komprehensif dan kritis untuk mengkaji kedudukan hukum konten yang diproduksi oleh influencer atau media online dalam perspektif hukum pers dan hukum pidana di Indonesia.

Analisis ini juga penting untuk merumuskan batasan yang proporsional antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi, serta untuk menilai efektivitas instrumen hukum yang ada dalam menghadapi tantangan era digital.

 

Bertolak dari dinamika perkembangan ekosistem digital yang melahirkan influencer sebagai aktor baru dalam ruang publik, maka persoalan hukum yang muncul tidak lagi bersifat sederhana, melainkan kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, isu hukum dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip lex specialis derogat legi generali dalam konflik antara rezim hukum pers dan hukum pidana, khususnya dalam penggunaan instrumen hukum seperti KUHP dan Undang-Undang ITE terhadap konten digital?

Apakah praktik penegakan hukum saat ini telah mencerminkan konsistensi dalam penerapan asas tersebut, atau justru menunjukkan adanya disharmoni regulasi?

2. Bagaimana batasan normatif antara kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dengan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu dalam ruang digital?

Sejauh mana negara dapat melakukan pembatasan tanpa mengarah pada overcriminalization yang berpotensi menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berpendapat? 

3. Apakah mekanisme hukum yang tersedia saat ini, seperti hak jawab dan hak koreksi dalam hukum pers, masih relevan dan efektif dalam menghadapi karakteristik penyebaran informasi yang cepat dan masif di media sosial?

Ataukah diperlukan rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap realitas digital? 

 

Dalam konteks perkembangan ekosistem digital, penentuan kualifikasi yuridis terhadap konten yang diproduksi oleh influencer atau media online non-konvensional menjadi problematika mendasar, mengingat tidak semua konten tersebut memenuhi unsur sebagai produk jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Khususnya terkait kelembagaan pers, proses verifikasi, dan pertanggungjawaban redaksional, sehingga menempatkan influencer dalam ruang abu-abu hukum (legal grey area) yang menjalankan fungsi quasi-jurnalistik tanpa tunduk pada standar profesional yang setara;

dalam hal ini, konstruksi pertanggungjawaban hukum menjadi kompleks karena bersinggungan dengan dua rezim hukum, yaitu hukum pers yang mengedepankan mekanisme korektif seperti hak jawab dan hak koreksi, serta hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 dan 311 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang mengkriminalisasi perbuatan pencemaran nama baik di ruang digital.

Dimana dalam praktiknya sering terjadi kecenderungan penggunaan instrumen pidana secara langsung tanpa mempertimbangkan asas lex specialis derogat legi generali, sehingga berpotensi menimbulkan fenomena overcriminalization yang dapat mengancam kebebasan berekspresi; 

Di sisi lain, dinamika media digital juga memperlihatkan adanya distorsi epistemik yang ditandai dengan kaburnya batas antara fakta dan opini akibat dominasi logika attention economy yang mengutamakan viralitas dibandingkan verifikasi, sehingga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan reputasi individu.

Sementara itu mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam hukum pers mengalami krisis efektivitas karena tidak mampu mengimbangi kecepatan dan masifnya distribusi informasi di media sosial yang sering kali melahirkan fenomena trial by social media.

Oleh karena itu, dalam kerangka hukum modern, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus didasarkan pada prinsip legitimate aim, necessity, dan proportionality, sehingga penggunaan hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, bukan sebagai instrumen utama, guna menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis yang semakin terdigitalisasi.

Fenomena konten influencer dan media online yang diduga mencemarkan nama baik serta menyesatkan publik mencerminkan adanya ketegangan struktural antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan serta reputasi individu dalam ruang digital.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, konten semacam ini tidak selalu dapat dikualifikasikan sebagai produk jurnalistik yang tunduk pada rezim Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga membuka kemungkinan penerapan instrumen hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun demikian, kecenderungan penggunaan pendekatan represif melalui hukum pidana tanpa mempertimbangkan karakteristik komunikasi digital dan prinsip lex specialis berpotensi menimbulkan overcriminalization serta mengancam kebebasan sipil.

Di sisi lain, dominasi logika viralitas dalam ekosistem media digital telah menggeser standar kebenaran dari verifikasi menuju atensi, sehingga meningkatkan risiko distorsi informasi dan pembentukan opini publik yang tidak berbasis fakta.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih reflektif dan adaptif, yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga mengintegrasikan prinsip proporsionalitas, penguatan mekanisme non-penal, serta peningkatan literasi digital, guna memastikan tercapainya keseimbangan yang adil antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi dalam masyarakat demokratis yang semakin terdigitalisasi.

Diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menghindari disharmoni regulasi serta memberikan kepastian hukum dalam menangani konten digital.

Penegakan hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium, dengan mengedepankan mekanisme non-penal seperti hak jawab dan mediasi.

Selain itu, peran Dewan Pers perlu diperkuat dalam menangani sengketa informasi digital, disertai dengan peningkatan literasi digital masyarakat dan akuntabilitas platform media sosial, guna menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi secara proporsional.

PENULIS: Aliyansyah

Editor. Tim Redaksi