Pajak Alat Berat: Mesin Baru PAD Menuju Kemandirian Fiskal

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Maret 2024 menjadi momen yang memberi duka mendalam bagi pesisir Sumatera Barat. Kejadian banjir bandang dan longsor menerjang bahkan menghabiskan pemukiman daerah dan berujung pada terputusnya kondisi ekonomi.

Di balik faktor cuaca yang ekstrem, salah satu faktor nyata lainnya yang diungkapkan oleh para aktivis lingkungan dan akademisi adalah terkait masifnya pembukaan lahan di hulu sungai yang menggunakan ekskavator dan bulldozer skala besar.

Hal ini juga sempat terjadi di Kalimantan dengan berbagai kegiatan usaha batu bara, bahkan di sisi timur Indonesia, Pulau Sulawesi dengan konsesi pertambangan nikelnya.

Daerah dengan pusat aktivitas ekonomi operasional pertambangan dan perkebunan tidak hanya menggunakan alat berat sebagai simbol kemajuan industri, namun juga sebagai ujung tombak yang mengubah alam secara permanen.

Sangat ironis ketika bencana ekologis terjadi, infrastruktur jalan daerah hancur lebur karena beban puluhan ton mesin dan dampak yang ditinggalkan tidak berbanding lurus dengan kontribusi finansial yang diterima daerah untuk memulihkan kondisi tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 Nomor 15/PUU-XV/2017 menjadi momen penghentian aliran pajak alat berat ke kas daerah ketika dinyatakan bahwa alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan sejenisnya tidak lagi dianggap sebagai kendaraan bermotor yang dikenai PKB.

Akibatnya, selama hampir lima tahun, daerah mengalami kekosongan regulasi dan instrumen untuk menagih tanggung jawab fiskal dari pemilik alat unit berat dan mengharuskan pemerintah menanggung beban pemeliharaan jalan sekaligus mitigasi bencana yang mahal.

Hal ini menunjukkan ketimpangan yang sangat jelas. Keuntungan ekonomi dari penggunaan alat berat masuk ke dalam kantong korporasi dan residu kerusakan lingkungan bahkan sosial menjadi beban di pundak masyarakat daerah.

Di tengah kekosongan hukum yang merugikan daerah, lahir UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi angin segar sekaligus tantangan atas jawaban keadilan fiskal. Melalui pasal 1 angka 31, undang-undang ini menyatakan Pajak Alat Berat (PAB) sebagai jenis pajak mandiri yang berdiri sendiri.

Langkah ini bukan sekadar upaya untuk menambah angka Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga sebuah langkah untuk menegaskan siapa yang menggunakan infrastruktur dan merusak ekosistem, dialah yang harus berkontribusi pada pemulihannya.

Namun, tantangan besar kini membentang di depan mata: apakah aturan PAB dalam UU HKPD ini benar-benar menjadi instrumen pemulihan yang menyokong kemandirian fiskal daerah atau hanya akan menjadi kerumitan pendataan dan resistensi industri di lapangan?. 

Bagi daerah-daerah dengan karakteristik ekonomi ekstraktif seperti Kalimantan dengan ribuan unit ekskavator untuk kegiatan sektor batu bara atau Sulawesi dengan alat berat pemurni nikel, sangat besar peluangnya dalam potensi pemungutan PAB.

Namun, realitas pasar terbaru menunjukkan pergeseran paradigma yang menuntut kesiapan fiskal daerah di sektor non tambang. Berdasarkan data Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi), terjadi pergeseran tren permintaan alat berat yang dapat kita lihat pada gambar 1.

Jika dahulu sektor pertambangan yang mendominasi, kini pangsa alat berat didominasi oleh sektor kehutanan (45%) dan agrikultur (40%), sementara sektor konstruksi menyumbang 10% dan pertambangan tersisa 5%.

Selama masa kekosongan hukum pasca putusan MK, diperkirakan PAD yang hilang mencapai miliaran rupiah per tahun per daerah. Kehadiran UU HKPD memberikan mandat baru kepada daerah bahwa mereka memiliki hak untuk memungut PAB dengan tarif maksimal 0,2% dari Nilai Jual Alat Berat (NJAB) yang ditetapkan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum (HPU) alat berat yang bersangkutan.

Nilai tarif PAB tersebut terlihat kecil. Namun, apabila nilai tarif tersebut dikalikan dengan harga satu unit alat berat yang mencapai miliaran rupiah, akumulasi angkanya menjadi potensi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah. 

Menurut data Hinabi, terjadi kenaikan penjualan alat besar sebesar 33,65% pada semester I/2025. Tercatat jumlah produksi nasional periode tersebut mencapai 4.460 unit yang didominasi oleh hydraulic excavator (3.709 unit), bulldozer (3.885 unit), dan dump truck (358 unit).

Angka produksi ini bukan hanya sekedar statistik pertumbuhan industri, melainkan representasi dari ribuan unit mesin alat berat yang baru akan mulai beroperasi dan melintasi jalan-jalan di daerah.

Sayangnya, mengubah regulasi menjadi uang nyata bagi penerimaan daerah pasti menemui dinamika tantangan yang harus dilalui. Validitas data menjadi salah satu perhatian penting karena seringkali alat berat yang beroperasi di wilayah terpencil tersembunyi dari jangkauan petugas pajak.

Mobilisasi yang tinggi dan lintas daerah bahkan provinsi menjadi suatu celah yang sangat perlu ditangani. Tidak adanya sistem registrasi nasional yang terintegrasi untuk alat berat juga secara tidak langsung memperkuat celah bagi wajib pajak untuk menghindari pelaporan keberadaan aset dan secara sengaja menghindari pembayaran pajak.

Sanksi administratif yang tegas dan sistem audit yang kredibel seharusnya dapat menjadi salah satu solusi mengurangi celah terjadinya perilaku tax avoidance.

Di lain sisi, pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal dan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan pemungutan PAB. Penilaian objek PAB sangat memerlukan kemampuan teknis yang memadai untuk menghitung NJAB berdasarkan tahun pembuatan, jam kerja mesin, bahkan kondisi fisik unit.

Tanpa kompetensi yang memadai, penentuan pajak berisiko menghasilkan ketetapan yang tidak akurat dan memicu sengketa di pengadilan pajak. Digitalisasi sistem yang belum optimal juga berpengaruh pada efektivitas pengawasan yang dilakukan. Alih-alih menjadi instrumen penerimaan yang efektif, PAB malah menjadi beban yang tidak efisien.

Selain itu, pengusaha yang sudah dibebani oleh royalti, pajak penghasilan, dan berbagai retribusi perizinan tentu memerlukan kepastian regulasi yang jelas. Regulasi turunan PAB ditingkat daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan pusat berpotensi memperburuk iklim investasi.

Perbedaan interpretasi antar daerah, pembentukan peraturan turunan yang lambat, dan koordinasi lintas wilayah yang lemah sangat mungkin menimbulkan ketakutan pajak berganda bahkan kondisi birokrasi yang berbelit bagi wajib pajak. Akibatnya, penurunan daya saing industri terjadi dan berujung pada penggerusan pajak itu sendiri.

Implementasi PAB di Jawa Timur juga memberikan sudut pandang baru dalam realita yang terjadi di lapangan. Pemerintah daerah mempertimbangkan untuk menghentikan pemungutan PAB karena jumlah biaya operasional dan keuntungan penerimaan dianggap tidak sebanding.

Biaya administrasi, perjalanan dinas petugas untuk verifikasi lapangan, dan bahkan sistem pelaporan yang kompleks menimbulkan kekhawatiran biaya yang lebih mahal dibandingkan pendapatan yang masuk ke daerah.

Kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi daerah dengan aktivitas ekonomi yang tidak berbasis industri alat berat bahwa fleksibilitas UU HKPD sangatlah relevan jika tidak potensial dan malah berperan dalam menjaga efisiensi anggaran.

Oleh karena itu, optimalisasi PAB setelah UU HKPD seharusnya bukan lagi sekedar pilihan kebijakan bagi pemerintah daerah, tetapi menjadi kebutuhan yang menopang keberlangsungan fiskal pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan kondisi penetapan pengurangan alokasi TKD tahun 2026 yang akhirnya menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi PAD secara agresif namun tetap terukur.

Ruang fiskal yang semakin menyempit menjadi alarm bagi pemerintah daerah bahwa penguatan pemungutan PAB merupakan salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus mengurangi ketergantungan daerah pada nilai TKD yang semakin terbatas.

Namun, pemungutan PAB oleh pemerintah daerah wajib membuktikan bahwa pajak ini bukanlah pungutan tambahan yang mencekik dunia usaha, melainkan menjadi instrumen yang mencerminkan keadilan ekologis di mana setiap retribusi akan dikonversi menjadi manfaat yang nyata seperti infrastruktur jalan yang tangguh, jembatan yang kokoh, bahkan mitigasi bencana yang lebih mumpuni khususnya bagi masyarakat yang terdampak. Tanpa skema earmarking (pengalokasian khusus) yang transparan, PAB hanya akan dipandang sebagai distorsi iklim investasi di daerah.

Kedepannya, pemerintah daerah membutuhkan keberanian untuk melakukan transformasi melalui inovasi digital dalam implementasi pemungutan PAB. Pemerintah daerah harus segera membenahi basis data alat berat, memperkuat kompetensi tenaga penilai pajak, dan meningkatkan sinergi data lintas wilayah untuk mengurangi celah fiskal.

Hak yang diberikan dalam UU HKPD menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya untuk tidak membiarkan daerah hanya menerima residu kerusakan lingkungan sementara nilai ekonomi terus berjalan tanpa hambatan.

Dengan begitu, pemerintah dapat membuktikan bahwa optimalisasi PAB bukan hanya sekedar pungutan beban, tetapi menjadi mesin penggerak kemandirian fiskal daerah.

PENULIS: Febriola Yanita Sitorus

Mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN

Editor. Tim Redaksi