Jaga Zero Konflik, Dit intelkam Polda Sumsel Gelar FGD Kerukunan umat beragama di era modern

APERO FUBLIC. PALEMBANG.- Dalam menciptakan Suasana kondusif kerukunan umat beragama di provinsi sumsel, Dit Intelkam Polda Sumsel bersama Aliansi Pemuda Lintas Agama Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan kegitan Fokus Grup Discussion (FGD) dengan tema menjaga kerukunan umat beragama tantangan dan solusi di era modern. Acara berlangsung di Meeting Room Hotel Batiqa Palembang, Sabtu (19/04/24)

Fokus Gruop Discussion turut dihadiri oleh Kapolda Sumsel yang di wakili oleh Kasubdit III Dit Intelkam Polda Sumsel AKBP H. Sukarminto, SH,.MH, perwakilan agama Islam, perwakilan agama Kristen, perwakilan agama Katolik, perwakilan agama Budha, perwakilan agama Hindu, dan perwakilan agama Khonghucu serta tamu undangan.

Kasubdit III Dit Intelkam Polda Sumsel AKBP H. Sukarminto, SH,.MH mengatakan persatuan dan kesatuan antar Aliansi Pemuda Lintas Agama Sumsel mudah-mudahan bisa menjadikan pelopor penyejuk bagi pemuda-pemuda lain sehingga tidak terjadi konflik-konflik sosial.

Kegiatan ini kita laksanakan satu tahun sekali, yang pasti disamping untuk mempererat persatuan dan kesatuan juga sebagai ajang bersilaturahmi antar tokoh-tokoh aliansi pemuda lintas agamanya.

"Kalau kita lihat sekarang ini, Alhamdulillah Sumatera Selatan Zero Komplit, jadi kita berupaya untuk tidak adanya konflik-konflik sosial dari pemeluk agama,"ujarnya.

"Kami menghimbauan kepada mahasiswa dan masyarakat agar tidak terprovokasi dengan adanya ada domba berita hoax, itu kan sangat merugikan bagi kita semua,"tutupnya.

Sementara itu, Kisworo, ST dari Lembaga Dakwa Islam Indonesia (LDII) Kota Palembang mengatakan kami berterima kasih sekali atas kegiatan ini, terkait dengan kerukunan antar umat beragama dan dengan ormas-ormas tentunya akan menjadi baik.

"Kami selaku ormas dari Islam dan kemudian agama-agama lain tentunya itu cukup memberikan semangat untuk kami untuk senantiasa ukhuwah menjalin silaturahim kepada orang-orang  yang ada di Sumsel ini, jadi peningkatan kerukunan antar umat beragama itu menjadi tujuan dengan adanya acara ini, sehingga targetnya adalah mencapai kerukunan umat beragama di Sumsel untuk Sumsel lebih sejahtera, lebih aman dan nyaman,"jelasnya.

Ditempat yang sama. Johan dari Walubi Perwakilan Umat Budha Sumsel memgatakan kami mengapresiasi dari kegiatan Polda Sumsel menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema menjaga kerukunan Umat Beragama Tantangan dan Solusi di Era Modern, kegiatan ini di mana kami merasa kerukunan dan juga keharmonisan antar umat beragama harus terus dijalin, karena kenapa ini adalah alat perekat kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia yang besar sekali wilayahnya.

Jadi, harapan kami menyelenggarakan kegiatan ini sering-sering diadakan karena kenapa keharmonisan dan kerukunan itu harus dijaga karena NKRI harga mati .

Hal senada di katakan oleh Iputu Gede Aditya Ketua  Kesatauan Mahasiswa Hindu Darma Indonesia Sumsel (KMHDI Sumsel ) menambahkan pada dasarnya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, kegiatan seperti ini harus dilanjutkan terkhusus untuk anak-anak muda ataupun orang tua bersinergi dari pemerintah.

"Khususnya Polri menyediakan tempat untuk kita bahwasanya menyatukan pendapat ataupun opini seperti kegiatan ini, namun pada hakekatnya bahwa perbedaan itu menjadi suatu alasan bahwa kita bisa bersatu kecuali kita melihat kerukunan rumah beragama di Palembang kalau secara pribadi dan organisasi bahkan kalau di Palembang ada Pura bahkan tempat ibadah yang lainnya seperti klenteng, gereja dan masjid bahkan kalau bisa diambil contoh di Jakabaring kita ada namanya tempat ibadah yang berbaris," iya. itu dikatakan bahwa simbol dari tempat ibadah bisa berdampingan artinya di Palembang ataupun di Sumatera Selatan, saya rasa sudah aman untuk toleransi.

"Secara umum cukup kita memahami empat (4) pilar kebangsaan yang pertama yaitu dari Pancasila bahwa pada sila pertama itu adalah ketuhanan yang maha esa, Jadi sebenarnya Tuhan hanya satu cara dan tujuannya tentu mungkin yang berbeda, kedua ada yang namanya undang-undang Dasar ada juga Bhinneka Tunggal Ika dan ada yang namanya NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia,"tambahnya.

"Cukup 4 pilar itu di aplikasikan sudah menjadi contoh dan menjadi visi misi bahwa kita perbedaan itu bisa disatukan,"pungkasnya. (Fadiel)