KEBIJAKAN MONETER: Dalam Penyetabilan Perekonomian di Tengah Pandemi Covid-19

Apero Fublic.- Jambi. Telah berlangsung satu tahun dunia dan Indonesia dilanda pandemi virus corona atau covid-19. Sehingga sangat berdampak pada perkembangan ekonomi Indoneia dan dunia. Ekonomi Indonesia terdampak, sehingga pada kuartal satu dan dua perekonomian Indonesia tercatat menurun. Karena terganggunya proses produksi dan distribusi.

Dampak tersebut, tidak hanya berdampak pada perusaan besar atau kecil. Tapi juga pada sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah), dan bidang usaha kecil lainnya. Semua kalangan masyarakat, atas dan bawah mengalami dampak dari perlambatan ekonomi tersebut.

Terhentinya aktivitas perekonomian karena Pemerintah menerapkan kebijakan pencegahan dan penularan covid-19. Yaitu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menunda keramaian yang berpotensi menyebarnya virus. Menghentikan aktivitas pasar dimana tempat pusat ekonomi. Sebagai contoh, seperti terhentinya aktivitas pelaku seni. Yang membuat pemasukan mereka juga terhenti. Selain itu, anggaran belanaja negara dialihkan ke sektor penangganan pemulihan ekonomi yang dikenal dengan, Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menyebabkan terhentinya sektor belanja negara, lalu keuangan dialihkan ke dana  penangganan covid-19.

Masyarakat secara umum, mengurangi aktivitas di luar rumah. Para pekerja swasta, BUMN, Pemerintah, diterapkan pembatasan tenaga kerja dalam satu hari. Yaitu, setengah dari tenaga kerja yang masuk, secara bergantian.

Begitu juga dunia belajar dan mengajar dilaksanakan secara daring. Dari dua sektor itu saja, mobilisasi sosial telah banyak berdampak pada sektor usaha kecil. Seperti pedagang makanan, sayuran, angkutan umum, dan lainnya.

Di sisi lain, Indonesia yang menjadi negara dengan komoditas ekspor bahan baku hasil pertanian juga turun drastis. Menyebabkan harga hasil pertanian di tingkat petani menjadi rendah. Sangat memukul ekonomi Indonesia yang sebagian besar agraris. Secara otomatis tingkat kemiskinan naik.

Selain itu, akibat dari PSBB dan kebijakan pencegahan dan penularan membuat daya beli masyarakat menurun. Diikuti banyak karyawan-karyawan di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh pihak perusahaan. Sehingga, bertambah lagi beban pemerintah dalam mengatasi anjloknya perekonomian bangsa.

Untuk mengatasi hancurnya perekonomian rakyat, Pemerintah memberikan BLT pada masyarakat yang terdampak covid-19. Mulai dari karyawan swasta rendah, masyarakat miskin, ASN, BUMN, lansia dan lainnnya. Selain uang tunia, juga pada bidang energi, subsidi listrik. Subsidi kuota internet, pemberian Sembako, keringanan keredit kecil, dan bantuan Uang Tunai pada UKM.

Tindakan cepat pemerintah sudah cukup membuat ekonomi rakyat bertahan. Dari hancurnya ekonomi yang diakibatkan oleh virus corona atau covid-19 ini. Dalam pandangan masyarakat yang saya himpun. Kebijakan pemerintah tersebut sudah cukup dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan-bantuan tersebut.

Pemerintah sudah melakukan yang terbaik membantu kebutuhan pokok mayarakat. Cukup adil dan merata dalam pandang masyarkat luas. Walau masih ada sedikit kekurangan, semisal masih ada masyarakat yang tidak terdata padahal mereka berhak. Masih ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi semua itu, bukan hal yang dipermasalahkan. Sebab kadang rencana tidak selalu sesuai teknis. Kebijakan pemerintah adalah menjunjung tinggi kesejateraan masyarkat sesuai. Tinggal hukum yang mengawasi. Semoga bencana virus covid-19 cepat berlalu. Keadaan Indonesia dan dunia menjadi baik kembali.

Oleh. Selbi.
Editor. Desti, S.Sos.
Tatafoto. Dadang Saputra.
Jambi, 15 Januari 2020.
Artikel: Mahasiswa UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankkan Syariah.

Sy. Apero Fublic.