4/04/2020

Sudut Pandang. UU Khusus Perlindungan Anak Tiri dan Tata Cara Pernikahan Kedua

Apero Fublic.- Bahtera rumah tangga memang tidak selalu berjalan dengan baik. Impian hidup bahagia bersama orang yang dicintai tidak sepenunya terwujud. Jalan takdir dan cobaan mengahmpiri manusia. Rumah tangga tiba-tiba hancur oleh kehilafan, kecerobohan, kebodohan dan oleh nafsu sesaat. Terkadang dimana kedua pasangan tersebut baik dan tidak akan saling menyakiti. Tiba-tiba salah satunya dipanggil Allah. Sehingga dia harus hidup sendiri dan mengurus anak-anaknya.

Saat inilah babak jalan kehidupan baru dimulai. Bersama orang baru dan cinta yang baru. Yaitu, Pernikan kedua terjadi. Saat pernikahan kedua ini tentu membawa masalah-masalah baru terutama adanya anak bersama pasangan yang dahulu. Sehingga muncul problematika yang serba salah. Perlakuan buruk pasangan baru terhadap anak bawaan pasangan akhirnya terjadi.

Hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan kekerasan terhadap anak tiri. Hal ini sangat sering terjadi. Anak tiri selalu menjadi tempat pelampiasan kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu oleh bapak tiri atau ibu tiri. Perceraian oleh ego dan buruknya akhlak orang tua. Telah menyebabkan penderitaan yang panjang dialami oleh anak-anak mereka.
Jenis kekerasan yang paling sering dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak tiri wanita adalah pelecehan seks sual dan kekerasan pisik lainnya. Apabila anak tirinya laki-laki lebih sering mendapat kekerasan fisik, seperti pemukulan atau kemungkinan diusir. Apabila ibu tiri, perlakunya biasanya kekerasan fisik terhadap anak tirinya.

Penyebab terbesar dari perlakuan tidak wajar tersebut. Pertama adalah rasa cemburu sebab anak dari mantan suami atau istri pasangan barunya. Kedua, rasa tidak ikhlas karena bersama anak tiri. Ketiga, karena kurangnya kesadaran dan keikhlasan menanggung beban sebagai orang tua tiri. Keempat, buruknya akhlak mereka orang tua tiri.

Undang-Undang yang mengatur pernikahan duda dan janda yang memiliki anak harus dibuat, ketat. Sebab hal ini tidak boleh hanya bergantung pada Undang-Undang lain, misalnya UU Perlindungan Anak dan Perempuan, UU KUHP, atau UU KDRT. Tapi seharunya di buat UU yang otonom untuk melindungi hak-hak anak tiri.

Meliputi, semisalnya aset warisan orang tua anak (ayah atau ibu) agar tidak diperlakukan menyimpang oleh orang tua tiri. Misalnya hak warisan yang harus dijaga. Hak makan dan pakai. Hak diperlakukan dengan baik dan santun. 

Perlindungan dari perlakuan tidak wajar atau kurang ajar, seperti pelecehan seks sual oleh ayah tiri. Sangat banyak anak tiri wanita yang diperkosa dan dizinahi oleh ayah tiri. Dalam hal ini tentu kita sebaiknya memikirkan bagaimana mengatasi permasalahan anak tiri perempuan. Melindungi hak mereka dan melindungi mereka dari perlakuan tidak senono ayah tiri.

Penjelasan hak milik. Hak warisan semisalnya. Seorang istri ditinggal mati suaminya. Meninggalkan sebidang sawa dan satu rumah. Anaknya dua orang dan masih belum dewasa. Saat ibu anak menikah yang kedua. Maka hendaklah harta warisan itu diatur antara ibu dan kepemilikan anak. Sehingga sang ayah tiri tidak berbuat jahat dengan membujuk atau mengintimidasi ibu sang anak untuk menjual harta warisan tersebut.

Sering bapak tiri juga mengintimidasi ibu dengan ancaman cerai atau dibunuh. Karena dia ingin menzinahi anak tirinya. Hal-hal demikian ada perlunya kita pikirkan bersama. Mengingat tren kawin cerai dan kehidupan tidak senono terus berkembang di negara kita.

Sebaliknya, ibu tiri juga sering berbuat kekerasan terhadap anak tirinya. Kalau ibu tiri melakukan pelecehan seks sual mungkin jarang kasusunya. Namun, perlakuan kasar dan tidak bermoral sudah sering terjadi. Seperti pemukulan dengan benda keras atau benda tajam. Bahkan kadang sampai adanya jatuh korban, mati.

Salah satu hal yang setidaknya harus diberlakukan. Pertama, adalah memberikan pengetatan terhadap pernikahan kedua (duda-janda). Lakukan pendataan nama-nama yang masuk dalam bawaan keluarga baru tersebut. Seperti anak-anak atau orang tua dari keduabelah pihak.

Kedua, edukasi dan pembuatan surat izin nikah. Sebuah surat sejenis surat nikah yang diurus oleh KUA setempat dan tembus ke kapolisian dan hukum setempat. Ketiga, adanya penandatangan surat perjanjian bermetrai tentang perlindungan anak tiri dan hak anak tiri. Dimana mereka harus diberlakukan seperti anak kandung.

Keempat, lakukan sistem edukasi bagaimana perlakuan dan sikap seharusnya dalam pernikahan mereka yang ada anak tiri. Bimbingan ini harus dilaksanakan agar para pelaku pernikahan kedua mengerti. Jelaskan hukum-hukum yang akan mereka dapatkan apabila melanggar aturan hukum. Hukum Islam dan hukum negara dapat dipadukan.

Kelima, adanya pemantauan oleh aparat, dari RT, RW, Kepala Desa, Polisi. Atau pemerintah membuat gugus tugas yang memantau langsung ke keluarga yang terdapat anak tiri terutama yang wanita. Seperti meminta nomor henpon. Petugas datang bertanya langsung pada anak tiri. Semoga bermanfaat dan menjadi pemikiran kita bersama. Kita dapat mencari jalan keluar nanti.

#Jangan menikahi orang tuanya saja. Jangan mau enaknya saja. Ketika sudah berkeluarga maka menjadi keluargamu juga. Tapi berbuat bijaklah karena anak mereka anakmu juga.

Oleh. Joni Apero
Editor. Desti. S. Sos.
Palembang, 4 Maret 2020.


Sy. Apero Fublic

0 komentar:

Post a Comment