7/23/2019

Sepeda Motor Masih Kredit. Pajak Seharusnya di Bayar Korporasi.

Apero Fublic.- Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang berbentuk sepeda dengan tenaga penggerak mesin. Sepeda motor pada zaman sekarang bukan lagi sebagai kendaraan saja, tetapi sudah menjadi bagian dari aktivitas sosial budaya masyarakat. Sepeda motor menjadi  alat transportasi praktis dalam menunjang aktivitas masyarakat. Sepeda motor sudah menjadi kebutuhan bukan lagi barang mewah atau sebatas alat transportasi jarak tempuh.

Baik di wilayah perkotaan, di pedesaan, dan di perkebunan. Bidang bisni UKM juga menjadikan sepeda motor sebagai penunjang transportasi suatu usaha. Banyak perusahaan mensyaratkan saat penerimaan karyawan harus memiliki sepeda motor. Karena sepeda motor diproduksi secara massal, melibatkan ketertiban umum, menggunakan pasilitas umum, maka sepeda motor memiliki pajak sebagai imbal balik dari penggunaan tersebut.


Membeli kendaraan sepeda motor tidak semua masyarakat mampu secara kontan. Sehingga masyarakat terpaksa membeli dengan cara kredit. Bahkan di Indonesia jual beli sepeda motor memang di desain dengan sistem kredit. Atau monopoli dari pihak penyalur untuk mendapat untung berlipat. Sepeda motor dengan harga pabrik sangat rendah.

Namun ketika dikendalikan perbangkan dan korporasi membuat sistem jual beli sepeda motor harganya menjadi tiga kali lipat. Yaitu, harga pabrik, harga dari pemodal (bank), dan harga dari penyalur atau daeler lesing. Jual beli seperti ini salah satu penyebab tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia. Terkadang, para orang tua demi memiliki sepeda motor relah mengurangi jatah belanja, uang pendidikan, dan kesehatan. Setelah itu, masyarakat juga dibebani pajak saat masih kredit.Kadang bertemu dengan aparat nakal di jalan raya.


Pajak kendaraan bermotor yang masih kredit dari lesing atau daeler hendaklah dibayar oleh pihak perbangkan atau oleh badan usaha kredit dealer, atau leasing. Begitupun dengan ansuransi selama dalam kurun pengansuran kredit. Atau kedua belah pihak (bank pendanaan dan pihak korporasi) berbagi setengah-setengah (50:50), dalam pembayaran pajak dan ansuransi kendaraan bermotor saat masih kredit.

Tanpa dibebankan pada nilai kredit atau nilai jual. Mengingat terlalu tinggi besaran bunga yang ditanggung masyarakat untuk mendapatkan satu buah kendaraan bermotor. Harga pokok kendaraan yang membengkak menjadi tiga kali lipat saat sampai ketangan konsumen. Hal ini, dapat anda ketahui dari harga motor pada BPKB kendaraan anda. Bandingkan harga asli dengan harga habis kredit.


Selain menanggung pembengkakan harga akibat bunga, banyak juga biaya lain, seperti pee oleh para sales, yang memanipulasi DP (down payment) kendaraan, melalui brosur penjualan. Karena DP atau Uang Muka yang tertera di brosur penjualan biasanya bukan nominal DP sesungguhnya. Dengan demikian membuat pengeluaran masyarakat semakin membengkak lagi.

Terlalu besar waktu dan keuangan masyarakat dihabiskan oleh satu buah sepeda motor. Masyarakat tidak menyadari tentang hal ini, mereka hanya menjadi konsumen pasif yang mengikuti kehendak pelaku usaha. Masyarakat hanya memikirkan bagaimana mendapatkan kendaraan. Mereka tidak mampu berpikir secara luas bagaimana orang-orang berilmu.


Kita juga tahu, masyarakat dalam beraktivitas menggunakan sepeda motor, bekerja, berusaha, beraktivitas, kuliah, berdagang, dan hampir semuanya menggunakan sepeda motor. Tingkat pengguna motor didominasi masyarakat menengah kebawa. Masyarakat juga harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan uang bahan bakar.

Apabila kita jumlahkan pengeluaran masyarakat dalam satu motor akan memakan banyak keuangan dalam setahun untuk motor selama kredit. Apabila gaji UMR, harus membayar kredit motor, dan biaya-biaya kehidupan maka tidak mustahil pajak akan menunggak, atau masyarakat malas membayar pajak, sebab keuangan mereka yang memang tipis.

Sedangkan tenaga kerja dan pelaku usaha dalam usaha perkreditan sepeda motor tidak terlalu banyak, sehingga keuntungan hanya dinikmati segelintir orang saja. Semoga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, pemimpin-pemimpin, akademisi, tokoh masyarakat, ulama dapat mengkaji ulang permasalahan perkreditan sepeda motor.


Maka pajak sepeda motor dan ansuransi sepeda motor yang masih kredit harus dibayar oleh pihak korporasi atau perbangkan. Untuk membantu meringankan beban keuangan masyarakat dan membantu keuangan negara. Atau pemerintah mengambil alih semua penjualan sepeda motor.

Karena apabila suatu objek yang menguasai hajat hidup orang banyak harus di ambil alih oleh negara. Sebagai contoh minyak bumi, listrik, air bersih adalah hal yang menguasai hajat hidup orang banyak yang termuat dalam Konstitusi Negara Kita Tahun 1945. Pasal 33 Ayat. 1. Pasal 33 Ayat 2. Pasal 33 ayat 4.

#Salam Revolusi BIRU.


Oleh. Joni Apero.
Editor. Selita. S.Pd.
Palembang, 10 Februari 2019.

Sy. Apero Fublic

0 komentar:

Post a Comment