Kontroversi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI

APERO FUBLIC  I  OPINI.-   Dalam Kacamata Bimbingan Konseling Lomba cerdas cermat merupakan ajang bagi para peserta untuk menunjukkan pengetahuan dalam menjawab pertanyaan secara tepat, cepat, dan akurat. Namun, baru-baru ini terdapat kasus kontroversial di Pontianak, Kalimantan Barat dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI.

Hal ini berawal pada saat final lomba Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapatkan poin

minus lima dan Grup B dari SMAN 1 Sambas mendapatkan poin sepuluh padahal jawaban

yang disampaikan serupa. Grup C sempat melayangkan protes sebab jawaban yang

disampaikan sama namun mendapatkan poin berbeda.

Namun juri menyatakan bahwa Grup C tidak menjawab secara lengkap dan artikulasi tidak jelas. Lomba yang digagas menanamkan nilai demokrasi dan integritas justru memperlihatkan praktik yang mencederai keduanya.

Demokrasi bukan hanya soal memilih wakil rakyat, namun juga soal keadilan. Keputusan yang tidak konsisten bukan hanya merugikan peserta, tapi juga merusak kepercayaan terhadap penyelenggara.

MPR RI meminta maaf dan menonaktifkan juri serta MC. Mereka berjanji melakukan evaluasi teknis, mulai dari mekanisme penilaian hingga sistem verifikasi jawaban. “Kegiatan pendidikan harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, dan keadilan,” tulis Setjen MPR RI dalam pernyataan resminya.

Dalam pendidikan kewarganegaraan, demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga tentang prosedur yang adil. Ketika aturan main dilanggar, siswa belajar bahwa sistem bisa

dipermainkan. Ini berbahaya, karena menanamkan sikap apatis terhadap nilai kebangsaan. 

Dari sisi bimbingan konseling, pengalaman semacam ini bisa meninggalkan luka. Siswa yang merasa dirugikan mungkin kehilangan motivasi, bahkan trauma. Mereka belajar bahwa usaha keras bisa runtuh karena kelalaian dari suatu pihak. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi ruang aman untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan mental sehat.

Kasus ini seharusnya menjadi alarm. Pendidikan karakter tidak bisa hanya sebatas slogan, namun harus hadir dalam praktik nyata. Transparansi penilaian, mekanisme yang jelas, dan keberanian mengakui kesalahan adalah bagian dari pendidikan demokrasi yang

sesungguhnya.

Jika lomba cerdas cermat kehilangan “cerdas”-nya, maka yang tersisa hanya “cermat”

melihat betapa rapuhnya sistem yang ada.

Yogyakarta, 12 Mei 2026

Editor. Tim Redaksi