Dinamika Konstitusi dan Tantangannya: Pandangan Mahasiswa PPKn di Era Modern

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Konstitusi memiliki peran fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi.

Konstitusi tidak hanya mengatur kewenangan lembaga negara, tetapi juga menjamin hak warga negara serta menegaskan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Namun, perkembangan zaman menuntut konstitusi untuk terus beradaptasi, baik secara normatif maupun dalam praktiknya.

Dinamika konstitusi terlihat dalam berbagai peristiwa hukum, seperti polemik Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan ini menegaskan pentingnya proses pembentukan hukum yang transparan dan partisipatif, serta menunjukkan bahwa dinamika konstitusi tidak hanya berkaitan dengan isi norma, tetapi juga proses pembentukannya.

Dari perspektif mahasiswa PPKn, tantangan utama terletak pada kesenjangan antara norma konstitusi dan praktik di lapangan. Selain itu, kemajuan teknologi informasi menghadirkan persoalan baru, seperti kebebasan berpendapat di ruang digital dan perlindungan data pribadi, yang menuntut respons konstitusional yang adaptif tanpa mengabaikan hak asasi manusia.

Hal ini menegaskan bahwa konstitusi harus dipandang sebagai dokumen yang dinamis dan mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kelompok intelektual yang kritis dan konstruktif dalam mengawal dinamika konstitusi.

Peran ini dapat diwujudkan melalui peningkatan literasi konstitusi, keterlibatan dalam diskusi dan penelitian, serta keberanian menyampaikan kritik yang berbasis nilai-nilai konstitusional.

Mahasiswa juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan negara dalam menyampaikan aspirasi publik secara objektif dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, dinamika konstitusi merupakan keniscayaan yang harus dihadapi secara bijaksana. Tanggung jawab untuk menjaganya tidak hanya berada pada lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Oleh karena itu, mahasiswa PPKn diharapkan tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga agen perubahan dalam mendorong praktik ketatanegaraan yang lebih demokratis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

PENULIS:  Amartha Hidayat Al'Ghifari

Mahasiswa Jurusan PPKn Universitas Negeri Yogyakarta. 

Editor. Tim Redaksi