Bawaslu Papua Selatan Perkuat Sinergi dengan Mitra, Bahas Evaluasi Pemilu dan Revisi Regulasi Kepemiluan

Merauke, 24 Oktober 2025 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Selatan menggelar kegiatan “Penguatan Kelembagaan Bersama Mitra” yang diikuti berbagai unsur pemerintah, organisasi masyarakat, partai politik, dan media massa. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di Swiss-Belhotel Merauke ini menjadi forum reflektif untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 sekaligus memperkuat sinergi menuju penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang lebih jujur, adil, dan bermartabat.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan momentum penting untuk menata kembali strategi pengawasan di daerah otonomi baru itu.

“Kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024, dari tingkat provinsi hingga badan ad-hoc, sambil menyamakan persepsi dengan seluruh mitra kerja agar pengawasan ke depan lebih konkret dan sesuai regulasi,” ujarnya.

Marman mengakui masih banyak keterbatasan yang dihadapi Bawaslu Papua Selatan, terutama soal sumber daya manusia dan tantangan geografis. Namun ia optimistis, sinergi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat akan memperkuat demokrasi lokal.

“Kita harus berani terbuka terhadap kritik dan terus berkomunikasi, karena pengawasan yang efektif hanya bisa lahir dari kolaborasi,” tambahnya.

Evaluasi Nasional dan Revisi Undang-Undang

Tenaga Ahli Bawaslu RI, Dayanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang diselenggarakan serentak di seluruh provinsi.

“Kita sekarang berada pada post-election period, masa yang penting untuk melakukan evaluasi dan mempersiapkan kerangka hukum baru yang lebih baik bagi penyelenggaraan kepemiluan,” terangnya.

Ia menyoroti proses revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang tengah dibahas di Komisi II DPR RI. Menurutnya, Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru (DOB) memiliki kekhasan yang perlu dipotret agar pengawasan dan tata kelola kelembagaan bisa disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat.

“Kita ingin memotret kebutuhan lokal—dari tata kelola lembaga hingga penguatan pengawasan partisipatif—agar demokrasi di Tanah Papua tumbuh sesuai realitasnya,” ujar Dayanto.

Kerja Kolaboratif

Sementara itu, Ketua Panitia Ilham Laitupa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan.

“Semoga kerja kolaboratif ini terus tumbuh, bukan hanya hari ini, tetapi juga dalam langkah-langkah kita ke depan,” tutupnya.

Kegiatan “Penguatan Kelembagaan Bersama Mitra” diharapkan menjadi titik awal pembenahan sistem pengawasan dan kelembagaan Bawaslu di Papua Selatan—sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keadilan demokrasi menuju Pemilu dan Pilkada 2029 yang lebih berkualitas.