Kampus
Mahasiswi
Opini
Dari Piring ke Panggung Dunia Melalui MBG dalam Politik Global Indonesia
APERO FUBLIC I Setiap pagi, ribuan sekolah di Indonesia menyajikan pemandangan yang sama yaitu ompreng berisi nasi dan lauk serta anak-anak yang sudah mengantre untuk mendapatkan makanan tersebut. Sejak Januari 2025, pemandangan sederhana itu bukan lagi sekadar menjadi bagian kebijakan sosial.
Pada Oktober 2025, Presiden Prabowo menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 36,2 juta penerima melalui 12.205 dapur. Di panggung internasional, Indonesia juga bergabung dengan School Meals Coalition.
Rockefeller Foundation, salah satu pendirinya, menyusun laporan khusus tentang MBG untuk dibagikan kepada negara anggota koalisi. Bahkan sebagian pengamat mulai memandang MBG ini sebagai instrumen soft power.
Ambisi itu terasa masuk akal. Dalam politik global, pengaruh dari suatu negara itu tidak hanya lahir dari kekuatan militer atau ekonomi saja, melainkan dari kemampuan menawarkan model kebijakan yang menarik bagi negara lain.
Saat berkunjung ke Brasil, Prabowo sempat membahas MBG dan mendapat apresiasi Presiden Lula, pemimpin negara yang dikenal lewat program makan sekolahnya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pembangunan manusia adalah tumpuan kekuatan nasional. Argumen ini berangkat dari satu ha penting yaitu pemenuhan gizi anak bukan sekedar kebutuhan saat ini melainkan investasi jangka panjang.
Namun gagasan utama dalam tulisan ini yaitu piring MBG baru dapat menjadi panggung dunia jika lebih dulu kredibel di dalam negeri. Prinsip soft power itu bertumpu pada daya tarik, dan daya tarik bertumpu pada bukti empiris, bukan pada klaim semata.
Di sinilah mulai muncul celah masalah. Pertama, keamanan pangan. Dalam Kajian Perpustakaan DPR yang merujuk pada catatan data Kementerian Kesehatan tentang 13.371 orang keracunan setelah menyantap MBG, pun di sisi lain para pengamat menyoroti bahwa data kasus keracunan masih berbeda-beda.
Kesimpangsiuran statistik ini pada akhirnya menyulitkan publik, apalagi pengamat asing, untuk dapat menilai seberapa serius masalah ini untuk ditangani.
Kedua, menyangkut fiskal dan tata kelola. Pemerintah memang menyebutkan anggaran BGN 2026 disebut pemerintah Rp268 triliun, bukan lagi Rp335 triliun, namun CSIS tetap mengkritik pengambilan Rp335 triliun dari anggaran pendidikan. Situasi kian pelik tatkala Presiden sendiri yang meminta MBG bebas korupsi setelah tiga mantan pimpinan BGN ditangkap Kejaksaan Agung.
Ketiga, soal evektifitas dampak. CORE menyoroti pemerintah belum memiliki evaluasi dampak yang memadai. Sejumlah studi lain memang mencatat adanya kenaikan tingkat kehadiran siswa, akan tetapi korelasinya terhadap prestasi dan kesehatan masih terolong minim.
Alih-alih berlindung di balik dalih klise bahwa “Wajar ini kan program baru berjalan sekitar dua tahun,” fase awal justru yang harus dibaca sebagai lonceng peringatan dini.
Usia yang belia sama sekali bukan lisensi untuk mentolirensi salah urus atau mengorbankan ketepatan data, justru karena ini lah, pengukurannya harus dibenahi secara radikal dan tanpa kompromi, sebab kesalahan di titik nol akan melahirkan distorsi masif di masa depan.
Literatur akademik bergerak ke arah serupa. Makambombu (2026) 1 membedah batas lokalisasi kebijakan MBG di Sumba akibat cengkraman tata kelola yang terpusat. Suprapto dkk. (2025) 2 mengevaluasi aspek implementasinya, Hadinata (2026) 3 menganalisisnya dari sisi kebijakan, fiskal, dan politik, dan Yuwono dkk. (2026)4 membahas prospek keberlanjutannya. Kajian DPR pun menyoroti pendekatan sentralistik dinilai kurang memihak usaha lokal.
Benang merahnya semakin terang yaitu masa depan program MBG tidak ditentukan oleh gegap gempita tepuk tangan di forum global, melainkan nasib yang nyata di atas meja dapur, kelancaran rantai pasok, dan pengawasan daerah, bukan sebatas pujian semu dari forum internasional.
Bagaimanapun, mata dunia yang akan datang untuk belajar itu tidak akan menelaah mentah-mentah narasi tunggal. Mereka akan menguliti rekam jejak seluruh program ini mulai dari kisah manis keberhasilan, data keracunan, audit, dan hasil evaluasi.
Ketika rujukan global dipaksakan tanpa keterbukaan data, ambisi diplomasi lunak tersebut akan mudah berubah menjadi sekadar pencitraan semu.
Maka dari itu, ada tiga langkah mendesak. Pertama, publikasikan evaluasi dampak independen yang sekaligus wujudkan satu data nasional kasus keracunan.
Kedua, perkuat pengawasan dapur serta transparansi pengadaan agar program tidak menjadi ladang perburuan rente.
Ketiga, prioritaskan penyerapan pangan lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM daerah, terutama di kawasan 3T seperti Sumba, supaya perputaran ekonominya tidak hanya berhenti di kota besar.
Pada akhirnya, diplomasi yang paling meyakinkan bukanlah lahir dari narasi polesan di atas mimbar Internasional, melainkan dari piring yang aman dan bergizi, entah di Sragen maupun di plosok Sumba. Jika itu sudah terpenuhi, pengakuan dunia akan datang dengan sendirinya tanpa perlu diminta sekalipun itu.
Penulis: Fani Lutfiah Fajrin
Mahasiswi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.
Editor. Tim Redaksi
DAFTAR PUSTAKA
1. Makambombu S. Local Food, Centralized Governance, and the Limits of Policy Localization in Indonesia’s Free Nutritious School Meal Program: Evidence from Sumba. J Indones Sustain Dev Plan. 2026;7:70-84. doi:10.46456/jisdep.v7i1.946
2. Suprapto FA, Praditya E, Dewi RM, Adiyoso W. A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program. J Indones Sustain Dev Plan. 2025;6:297-312. doi:10.46456/jisdep.v6i2.798
3. Hadinata M. Free Nutritious Meal Policy in Indonesia under President Prabowo: A Policy, Fiscal, and Political Analysis Grounded in International Evidence. J Bina Praja. 2026;18:65-78. doi:10.21787/jbp.18.2026.2896
4. Yuwono T, Inkiriwang M, Abdullah FA. OPPORTUNITIES TO MAKE A SUSTAINABLE FREE NUTRITIONAL FOOD PROGRAM IN INDONESIA: A SCIENTIFIC IDEA. JIPOWER J Intellect Power. 2026;2:58-66. doi:10.63786/jipower.v2i03.64.
Sy. Apero Fublic
Via
Kampus

Post a Comment