Pembangunan untuk Siapa? Menimbang Kepentingan Negara dan Hak Masyarakat Adat Papua

Penulis: Puan Kayana Chadisha

PT. Media Apero Fublic

13 Oct, 2026 0 0

APERO FUBLIC I Pembangunan infrastruktur kerap dianggap sebagai salah satu tanda kemajuan suatu daerah. Kehadiran jalan dapat memperlancar mobilitas, memperluas akses perdagangan, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Namun, pembangunan juga dapat menimbulkan persoalan ketika pelaksanaannya bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat yang telah menempati wilayah tersebut selama beberapa generasi.

Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah pembangunan dapat dikatakan berhasil jika masyarakat yang terdampak justru merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan? Persoalan tersebut terlihat dalam pembangunan jalan Wanam–Muting di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Jalan sepanjang 135 kilometer ini berkaitan dengan agenda pembangunan nasional, termasuk upaya memperkuat ketahanan pangan. Di sisi lain, proyek tersebut mendapat keberatan dari sebagian Masyarakat Adat Malind yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap tanah ulayat, kawasan hutan, dan keberlangsungan kehidupan mereka.

Pada September 2026, PTUN Jayapura menolak gugatan lima perwakilan masyarakat adat terhadap keputusan kelayakan lingkungan proyek tersebut. Meski proses hukum telah menghasilkan putusan, perbedaan kepentingan yang mendasari persoalan ini tetap penting untuk diperhatikan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bukan sekadar persoalan mendirikan infrastruktur atau menyediakan fasilitas umum. Di balik setiap proyek, terdapat keputusan mengenai penggunaan ruang, penentuan prioritas, serta pembagian manfaat dan risiko.

Ketika suatu kebijakan dijalankan atas nama kepentingan nasional, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa masyarakat yang hidup di wilayah terdampak tidak kehilangan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan mempertahankan haknya.

Dari sudut pandang pemerintah, pembangunan jalan memiliki tujuan yang dapat dipahami. Infrastruktur dibutuhkan untuk meningkatkan keterhubungan antardaerah, mendukung distribusi barang, dan memperlancar kegiatan ekonomi.

Pengembangan kawasan pangan di Merauke juga menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memenuhi kebutuhan nasional. Karena itu, pembangunan tidak tepat jika langsung dipandang sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat tanpa mempertimbangkan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai.

Akan tetapi, tujuan pembangunan yang menjanjikan manfaat luas tidak berarti seluruh dampaknya dapat diabaikan. Keuntungan yang diharapkan pada tingkat nasional belum tentu sebanding dengan perubahan yang harus dihadapi masyarakat di lokasi proyek.

Bagi masyarakat adat, tanah memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar lahan untuk kegiatan ekonomi. Tanah dan hutan menjadi bagian dari identitas komunitas, sumber penghidupan, warisan leluhur, serta ruang untuk mempertahankan tradisi dan hubungan sosial.

Perbedaan kepentingan tersebut menjadi salah satu sumber utama konflik. Pemerintah melihat pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan, sementara masyarakat adat memiliki kekhawatiran terhadap perubahan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang. Persoalannya bukan semata-mata menentukan pihak mana yang benar, melainkan mencari cara agar agenda pembangunan tidak mengesampingkan hak masyarakat yang wilayahnya menjadi bagian dari proyek.

Ketegangan dapat semakin besar ketika warga merasa tidak memperoleh informasi yang cukup atau tidak mempunyai kesempatan yang berarti untuk memengaruhi keputusan. Dalam pemberitaan mengenai proyek Wanam–Muting, pihak masyarakat adat menyampaikan keberatan terkait proses sosialisasi dan pelibatan pemilik hak ulayat.

Pernyataan tersebut perlu dipahami sebagai keberatan dari pihak yang terdampak, bukan sebagai kesimpulan hukum yang berlaku secara otomatis. Meski demikian, persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Situasi ini sekaligus memperlihatkan adanya ketimpangan posisi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah memiliki kewenangan administratif dan sumber daya untuk menjalankan proyek, sedangkan masyarakat yang terdampak belum tentu mempunyai kemampuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingannya.

Apabila kebijakan lebih banyak ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, masyarakat berisiko hanya menerima akibat dari keputusan yang tidak sepenuhnya mereka pahami atau setujui. Perbedaan kepentingan tidak selalu harus berujung pada penghentian pembangunan. Konflik justru dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kebijakan dan menemukan persoalan yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Pemerintah perlu membuka dasar pertimbangan kebijakannya, sedangkan keberatan masyarakat harus diperiksa secara serius. Dengan cara tersebut, konflik tidak hanya dipandang sebagai hambatan, tetapi juga sebagai masukan untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan.

Putusan PTUN Jayapura yang menolak gugatan masyarakat adat pada September 2026 merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati. Namun, keputusan pengadilan tidak serta-merta menghilangkan seluruh persoalan sosial yang melatarbelakangi sengketa.

Kepastian hukum dan penerimaan masyarakat merupakan dua aspek yang berbeda. Suatu perkara dapat memperoleh keputusan secara hukum, sementara hubungan antara pemerintah dan masyarakat masih membutuhkan komunikasi serta penyelesaian lebih lanjut.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak seharusnya hanya berorientasi pada penentuan pihak yang menang dan kalah. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa perbedaan kepentingan dapat dikelola tanpa mengabaikan hak masyarakat.

Dialog yang hanya digunakan untuk mengumumkan keputusan yang sudah ditetapkan tidak akan memberikan banyak ruang bagi terciptanya kesepakatan. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka dan kesediaan mempertimbangkan masukan warga dapat membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks ini, konsensus tidak berarti masyarakat adat wajib menerima seluruh rencana pembangunan. Konsensus juga bukan tuntutan agar pemerintah memenuhi setiap permintaan tanpa mempertimbangkan hukum dan kepentingan publik. Konsensus merupakan proses untuk mempertemukan kepentingan yang berbeda melalui pembahasan yang terbuka, pertimbangan yang adil, serta kesediaan mencari penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu menyediakan informasi yang jelas mengenai rencana pembangunan, potensi dampak lingkungan, penggunaan tanah, dan langkah perlindungan bagi masyarakat terdampak.

Pelibatan masyarakat juga harus dilakukan secara bermakna dengan memastikan bahwa perwakilan yang terlibat benar-benar memiliki mandat dari komunitasnya, termasuk marga pemilik hak ulayat yang terkena dampak langsung. Jika terdapat persoalan mengenai hak atas tanah atau dampak lingkungan yang belum tertangani, harus tersedia mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian yang transparan.

Kesepakatan yang dihasilkan melalui dialog juga perlu disertai langkah nyata. Pembagian tanggung jawab, jadwal pelaksanaan, prosedur pengaduan, dan mekanisme pengawasan harus dirumuskan dengan jelas.

Tanpa tindak lanjut, pertemuan antara pemerintah dan masyarakat berisiko menjadi kegiatan formalitas yang tidak memberikan perubahan berarti bagi pihak yang terdampak. Perlu dipahami pula bahwa kesepakatan tidak selalu menghilangkan seluruh perbedaan pandangan. Ada kalanya pihak-pihak yang terlibat tetap memiliki pendapat yang berlainan.

Namun, proses yang adil dapat memastikan bahwa keputusan dibuat dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan setiap pihak, terutama kelompok yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Dalam demokrasi, mutu kebijakan tidak hanya dinilai dari sasaran yang ingin dicapai, tetapi juga dari proses yang digunakan untuk mewujudkannya.

Persoalan pembangunan jalan Wanam–Muting seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pembangunan nasional. Keberhasilan proyek tidak cukup diukur berdasarkan panjang infrastruktur yang selesai dibangun, jumlah investasi yang masuk, atau kecepatan pengerjaannya. Pemerintah juga perlu memperhatikan perlindungan hak masyarakat, pengelolaan dampak lingkungan, dan keterlibatan warga dalam menentukan perubahan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Negara memiliki tanggung jawab untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanggung jawab tersebut harus disertai kesediaan untuk mendengar kelompok yang terdampak. Masyarakat adat bukanlah penghambat kemajuan, melainkan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kepentingan sah untuk diperhitungkan dalam proses pengambilan kebijakan.

Pada akhirnya, pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik harus mampu menjawab lebih dari sekadar pertanyaan mengenai manfaat ekonomi. Pembangunan juga perlu menunjukkan bagaimana keadilan diwujudkan, hak masyarakat dilindungi, dan perbedaan kepentingan diselesaikan.

Jalan yang dibangun mungkin dapat menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi proses yang adil diperlukan untuk menghubungkan kepentingan negara dengan aspirasi masyarakat. Tanpa upaya tersebut, kemajuan fisik berisiko berjalan lebih cepat daripada penyelesaian konflik yang menyertainya.

Penulis: Puan Kayana Chadisha

Mahasiswi Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Editor. Tim Redaksi