Ilmu Politik Sebagai Cara Berpikir Tentang Kekuasaan, Legitimasi, dan Partisipasi

APERO FUBLIC  I  Kata “politik” sering langsung dikaitkan dengan perebutan jabatan dan perdebatan yang riuh. Anggapan itu terlalu sempit. Ilmu politik adalah disiplin akademik yang mempelajari bagaimana keputusan bersama dibuat, siapa yang berpengaruh dalam proses itu, dan mengapa sebuah keputusan diterima atau ditolak masyarakat. 

Menurut saya, belajar ilmu politik bukan soal memilih pihak, melainkan melatih kemampuan membaca kenyataan sosial dengan jernih.

Untuk memulainya, kita perlu kembali ke pertanyaan paling dasar tentang apa itu politik. Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon, makhluk yang secara kodrati hidup bersama dan menata kehidupan bersama. 

Harold Lasswell merumuskan politik sebagai persoalan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, sedangkan David Easton mendefinisikannya sebagai pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif bagi suatu masyarakat. Kata “otoritatif” penting karena keputusan politik mengikat semua anggota masyarakat, bukan hanya mereka yang setuju. 

Easton juga menawarkan cara pandang yang menurut saya sangat berguna: kehidupan politik adalah sebuah sistem, tempat tuntutan dan dukungan masyarakat masuk sebagai masukan, diolah menjadi kebijakan, lalu dampaknya kembali dinilai masyarakat.

Dengan peta ini, kita tidak mudah menyalahkan satu pihak ketika sebuah kebijakan dirasa kurang tepat, sebab persoalan bisa muncul di tahap masukan, pengolahan, maupun umpan balik.

Dari hakikat politik, pembahasan wajar bergerak ke kekuasaan. Max Weber memaknainya sebagai peluang seseorang melaksanakan kehendaknya dalam hubungan sosial, bahkan ketika menghadapi perlawanan. 

Robert Dahl menyederhanakannya: A berkuasa atas B sejauh A dapat membuat B melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukannya tanpa pengaruh A. Joseph Nye kemudian memperkenalkan soft power, yaitu kemampuan memengaruhi lewat daya tarik dan nilai, bukan paksaan.

Antonio Gramsci, lewat konsep hegemoni, menunjukkan bahwa pengaruh paling kuat sering bekerja melalui gagasan yang diterima sebagai kewajaran. Bagi generasi yang hidup di tengah banjir informasi, ini pelajaran penting, sebab kekuasaan tidak selalu hadir sebagai perintah, tetapi juga dalam cara sebuah isu dibingkai.

Meski demikian, kekuasaan yang hanya bertumpu pada paksaan akan mahal dan rapuh. Di sinilah legitimasi berperan, yaitu keyakinan masyarakat bahwa suatu otoritas pantas ditaati.

Weber membedakan tiga dasarnya: tradisional, yang bersandar pada kebiasaan lama; karismatik, yang bersandar pada daya tarik pribadi seorang tokoh; dan legal-rasional, yang bersandar pada aturan dan prosedur yang diakui bersama. Gagasan ini menjelaskan mengapa dua kebijakan yang isinya mirip bisa disambut sangat berbeda. 

Menurut saya, transparansi dan keadilan prosedur tidak boleh dianggap remeh, karena keputusan yang baik tetapi lahir dari proses yang dianggap tidak patut akan sulit didukung.

Pembahasan ini belum lengkap tanpa membicarakan peran warga.

Gabriel Almond dan Sidney Verba membagi orientasi politik warga menjadi tiga tipe: parokial, yang hampir tidak menyadari kehidupan politik di luar lingkungan terdekatnya; subjek, yang menyadari adanya otoritas tetapi memosisikan diri sebagai penerima; dan partisipan, yang merasa menjadi bagian aktif dari proses politik.

Bagi mahasiswa, partisipasi tidak harus berarti turun ke jalan atau menjadi pengurus partai. Membaca informasi dengan teliti sebelum membagikannya, menyampaikan pendapat dengan santun dan berbasis data, serta aktif di organisasi kampus sudah merupakan bentuk keterlibatan.

Pada akhirnya, ilmu politik mengajarkan cara berpikir, bukan sekadar hafalan istilah. Ia membekali kita untuk bersikap kritis tanpa menjadi sinis, dan peduli tanpa harus fanatik. Itulah bekal yang menurut saya paling dibutuhkan mahasiswa, bukan untuk memihak, melainkan untuk memahami.

Oleh: Muhamad Ilham Badar

Mahasiswa Universitas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.