Dago Elos dan Pertanyaan tentang Keadilan dalam Sengketa Tanah

APERO FUBLIC  I  Sengketa tanah di Dago Elos, Kota Bandung, menjadi pengingat bahwa persoalan agraria tidak selalu berhenti pada siapa yang menang di pengadilan. Konflik ini melibatkan lahan seluas sekitar 6,3 hektare yang diklaim oleh keluarga Muller bersama PT Dago Inti Graha, sementara warga telah menempati kawasan tersebut selama puluhan tahun.

Perkara ini melewati beberapa tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri Bandung pada 2017, kasasi Mahkamah Agung pada 2019, hingga peninjauan kembali pada 2022. Melalui Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022, Mahkamah Agung membatalkan putusan kasasi sebelumnya dan mengembalikan hasil perkara pada putusan tingkat pertama.

Salah satu hal yang membuat kasus ini rumit adalah riwayat kepemilikan tanah yang berkaitan dengan dokumen eigendom verponding, yaitu bukti hak atas tanah pada masa kolonial Belanda. Keluarga Muller menggunakan dokumen tersebut sebagai dasar klaim atas tanah yang disengketakan. 

Sementara itu, warga mempertahankan keberadaan mereka di kawasan tersebut dan memperjuangkan hak atas tanah yang telah lama mereka tempati. Perbedaan kepentingan ini kemudian dibawa ke pengadilan dan menghasilkan putusan yang berbeda pada tahapan peradilan.

Perubahan hasil putusan tersebut patut menjadi perhatian. Dalam perkara ini, putusan kasasi pada 2019 dibatalkan melalui peninjauan kembali pada 2022. Perubahan itu memiliki konsekuensi besar bagi warga karena putusan peninjauan kembali menguatkan hasil perkara tingkat pertama yang merugikan mereka.

Namun, penting untuk membedakan kritik terhadap dampak suatu putusan dengan kesimpulan bahwa proses hukum pasti telah berjalan secara keliru. Penilaian terhadap ketepatan putusan tetap harus didasarkan pada dokumen perkara, pertimbangan hakim, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, persoalan Dago Elos layak menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana keadilan seharusnya dipahami dalam sengketa tanah. Apakah persoalan ini cukup diselesaikan dengan menentukan pihak yang memiliki dasar hukum paling kuat, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang telah lama tinggal di lokasi tersebut?

Pertanyaan itu bukan berarti lamanya seseorang menempati tanah otomatis menjadikannya pemilik yang sah. Kepemilikan tanah tetap harus dibuktikan melalui prosedur hukum dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, riwayat penguasaan tanah, kehidupan sosial warga, dan risiko kehilangan tempat tinggal juga tidak seharusnya diabaikan dalam upaya mencari penyelesaian yang adil. Tanah bagi warga bukan hanya sebidang lahan yang tercatat dalam dokumen, melainkan tempat mereka membangun rumah, mencari penghidupan, dan menjalani kehidupan bersama keluarga serta lingkungan sekitarnya.

Di sinilah persoalan Dago Elos menjadi lebih luas daripada perselisihan antara dua pihak yang mengklaim hak atas tanah. Putusan pengadilan memang memberikan kepastian mengenai penyelesaian perkara menurut hukum.

Akan tetapi, pelaksanaan putusan juga dapat membawa dampak sosial yang besar, terutama ketika banyak keluarga terancam kehilangan tempat tinggal. Karena itu, kepastian hukum perlu berjalan bersama perhatian terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.

Peristiwa bentrokan pada Agustus 2023 memperlihatkan bagaimana sengketa agraria dapat berkembang menjadi konflik sosial. Ketika warga merasa bahwa ruang hidup mereka terancam, persoalan tanah tidak lagi hanya dibicarakan melalui dokumen dan persidangan, tetapi juga melalui aksi protes. 

Situasi semacam ini membutuhkan penanganan yang hati-hati. Aparat negara harus menjaga keamanan sekaligus menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat secara damai. Kekerasan tidak seharusnya menjadi bagian dari penyelesaian persoalan yang pada dasarnya membutuhkan kepastian hukum dan komunikasi yang terbuka.

Selain itu, kasus Dago Elos memperlihatkan pentingnya transparansi dalam proses peradilan. Ketika putusan pada tingkat yang berbeda menghasilkan konsekuensi yang bertolak belakang, masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan. 

Keterbukaan ini penting agar publik dapat memahami mengapa suatu perkara diputus dengan cara tertentu. Kepercayaan terhadap lembaga peradilan tidak hanya bergantung pada kewenangannya untuk mengambil keputusan, tetapi juga pada kemampuan lembaga tersebut menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan yang berdampak besar bagi masyarakat.

Pemerintah juga perlu melihat kasus ini sebagai pengingat tentang pentingnya administrasi pertanahan yang tertib. Dokumen lama, riwayat penguasaan tanah, dan proses pendaftaran hak harus diperiksa secara cermat agar tidak terus menjadi sumber konflik.

Di sisi lain, masyarakat yang menghadapi sengketa tanah perlu memperoleh akses terhadap informasi hukum dan bantuan hukum yang memadai. Dengan begitu, warga tidak menghadapi proses yang rumit tanpa pemahaman mengenai hak dan pilihan hukum yang tersedia bagi mereka.

Pada akhirnya, Dago Elos mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar tentang hubungan antara hukum dan keadilan. Hukum memang diperlukan untuk menentukan hak para pihak dan mencegah penyelesaian sengketa berdasarkan kekuatan semata. 

Namun, keberhasilan penegakan hukum tidak seharusnya hanya diukur dari terlaksananya suatu putusan. Cara negara menangani dampak putusan tersebut juga penting, terutama ketika menyangkut tempat tinggal dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Kasus Dago Elos seharusnya menjadi pelajaran bahwa penyelesaian sengketa agraria membutuhkan lebih dari sekadar keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Diperlukan proses yang transparan, pemeriksaan bukti yang cermat, serta perhatian terhadap hak-hak warga yang terdampak.

Kepastian hukum dan perlindungan masyarakat bukan dua hal yang harus saling meniadakan. Justru keduanya perlu berjalan bersama agar hukum tidak hanya memberikan jawaban atas persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

Oleh: Saira Alfi Ananta

Mahasiswi Ilmu Politik, Universitas Andalas. 

Editor. Tim Redaksi