Evaluasi IDI 2025, Wamenko Polkam: Demokrasi Berkualitas Kunci Kemajuan Pembangunan Nasional

PT. Media Apero Fublic

21 May, 2026 0 0

APERO FUBLIC I SEMARANG. – Demokrasi merupakan salah satu fondasi stabilitas nasional dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menempatkan kualitas demokrasi sebagai salah satu prasyarat transformasi politik dan tata kelola pemerintahan yang tentunya berpengaruh pada visi Indonesia Emas 2045.

Demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F Paulus pada kegiatan “Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025” yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/05/2026).

Wamenko Polkam menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia terus mengalami konsolidasi pembangunan demokrasi yang semakin berkualitas, baik secara prosedural maupun substansial. Menurutnya, sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki karakteristik demokrasi yang khas dan tidak dapat disamakan dengan negara lain.

“Di tengah keberagaman tersebut, kami terus berharap serta berupaya agar praktik demokrasi di setiap lini kehidupan bangsa diwarnai suasana yang sejuk dan damai, sehingga demokrasi dapat berjalan sesuai dengan akar budaya dan nilai-nilai kebhinekaan yang kita miliki,” ujar Wamenko Polkam.

Ia pun menegaskan evaluasi mendalam terhadap capaian IDI merupakan langkah awal yang krusial dalam menentukan arah pembangunan pada tahun-tahun berikutnya, baik di pusat maupun daerah. “Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana evaluasi indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wamenko Lodewijk menekankan bahwa IDI harus dijadikan sebagai alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi demi menyongsong kemajuan pembangunan nasional. “Peningkatan kualitas demokrasi akan memperkuat kualitas kelembagaan, menjamin kesetaraan dan kebebasan, menjaga stabilitas politik, menurunkan konflik, serta mendorong kemajuan ekonomi nasional,” jelasnya.

Ke depan, Tim IDI Pusat akan melakukan diseminasi, pendampingan, dan konsultasi ke berbagai daerah guna memperkuat program penguatan demokrasi dan meningkatkan capaian target-target pembangunan demokrasi di tahun-tahun mendatang. “Kemenko Polkam selaku Koordinator/pengampu Capaian IDI, bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, Kemendagri, Kemen PPN/Bappenas dan BPS RI, mendorong penuh adanya upaya memperkokoh demokrasi, sehingga kami membutuhkan kerja sama seluruh pihak,” ungkap Wamenko Lodewijk.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus juga menekankan bahwa penguatan demokrasi harus dilakukan secara kolaboratif. “Pentingnya kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, legislatif, aparat penegak hukum, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.

Selanjutnya, Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto selaku Ketua Penyelenggara pun menyebutkan bahwa proses pengukuran IDI dihasilkan atas kerja sama lintas sektoral, yang terdiri atas Kemenko Polkam, Badan Pusat Statistik (BPS), didukung oleh Kemendagri, Bappenas, K/L Sumber Data dan Pendukung IDI, Pemerintah Daerah, para akademisi, dan unsur masyarakat secara umum.

“Kegiatan ini pun dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, hal ini mencerminkan komitmen kita dalam upaya memperkuat IDI di daerahnya masing-masing,” ungkap Heri.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ini, Kemenko Polkam memberikan apresiasi kepada 5 (lima) daerah dengan capaian IDI tahun 2025 tertinggi. Peringkat 1 diraih oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai 89.79, peringkat 2 ditempati oleh Provinsi Bali dengan nilai 88.73, kemudian peringkat 3 Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 86.72, peringkat 4 ada Provinsi Kalimantan Barat 86.17, dan peringkat 5 diduduki oleh Jawa Timur 84.05.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Kalimantan Barat, dan berbagai perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seluruh Indonesia.