Dinamika Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa PKN

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Sebagai mahasiswa PPKn, saya melihat dinamika hukum konstitusi di Indonesia sebagai proses yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Konstitusi tidak lagi dipandang sebagai dokumen yang kaku, tetapi sebagai instrumen hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.

Hal ini terlihat dari adanya amandemen UUD 1945 yang membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan, seperti penguatan lembaga legislatif, pembatasan kekuasaan eksekutif, serta lahirnya lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sebagai bentuk penerapan prinsip checks and balances.

Tetapi, dalam praktiknya dinamika konstitusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Salah satu persoalan yang paling terlihat adalah dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat.

Meskipun konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, pada kenyataannya kebebasan tersebut sering kali tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Kritik terhadap kebijakan publik yang seharusnya disampaikan secara rasional dan konstruktif justru berubah menjadi serangan personal, ujaran kebencian, hingga pembuatan konten seperti meme yang merendahkan martabat individu.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat belum diimbangi dengan kesadaran etika, tanggung jawab, serta pemahaman batasan hukum yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat.

Di sisi lain, dinamika konstitusi juga tercermin dalam penerapan hukum yang belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan. Dalam beberapa kasus, sering kali ditemukan kondisi di mana pihak yang seharusnya menjadi korban justru berbalik menjadi tersangka.

Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap konsistensi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Ketidakadilan seperti ini menunjukkan bahwa nilai-nilai konstitusi, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap warga negara, belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam kehidupan nyata.

Selain itu, adanya tarik-menarik kepentingan politik dalam proses penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas penerapan konstitusi di lapangan.

Dinamika konstitusi di Indonesia juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi hukum dan budaya konstitusional di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga mudah terjebak dalam praktik-praktik yang justru bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi itu sendiri.

Di era digital saat ini, perkembangan media sosial juga mempercepat penyebaran informasi sekaligus memperbesar potensi penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Tanpa adanya kesadaran hukum dan etika digital yang kuat, ruang publik justru dapat menjadi tempat terjadinya pelanggaran terhadap hak orang lain.

Oleh karena itu, sebagai mahasiswa PPKn, saya memandang bahwa penting untuk tidak hanya memahami konstitusi secara teoritis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menginternalisasikan dan menyebarluaskan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

Mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan dengan menumbuhkan budaya kritik yang cerdas, santun, dan berbasis argumentasi, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Dengan demikian, dinamika konstitusi di Indonesia tidak hanya berhenti pada perubahan teks atau aturan semata, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, dan martabat manusia.

PENULIS:  Tiara Ayu Lestari 

Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi PPKn

Editor. Tim Redaksi