Kemenko Polkam Identifikasi Isu Kependudukan Dukung Target Pembangunan Nasional

APERO FUBLIC  I  YOGYAKARTA.-  Isu kependudukan masih menghadapi berbagai tantangan di Indonesia. Tantangan tersebut mencakup sinkronisasi data kependudukan, sumber daya manusia, dan keterbatasan dukungan anggaran. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi pada pelaksanaan untuk mencapai target pendataan yang telah ditetapkan. 

Demikian disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam RI, Kartika Adi Putranta saat membuka rapat koordinasi “Identifikasi Isu Kependudukan dalam Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Nasional”, yang diselenggarakan di Yogyakarta, Rabu (4/2/2026).

“Berbagai tantangan masih ditemukan dalam upaya percepatan pendataan administrasi kependudukan, termasuk pada integrasi data kependudukan dengan program sektoral serta masih perlunya penguatan pada aspek keamanan dan perlindungan data pribadi,” tegas Kartika.

Ia menekankan bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagaimana telah ditargetkan oleh RPJMN masih perlu pengawalan yang kuat, khususnya dalam literasi digital masyarakat, kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia daerah, dan perlindungan data pribadi. “Mengingat aspek-aspek tersebut secara langsung berdampak pada ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan layanan dasar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kartika menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi penting sebagai forum strategis untuk mengidentifikasi dan memetakan isu-isu kependudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional.

“Melalui forum ini, diharapkan dapat menjadi upaya pengawalan terhadap program prioritas yang menyangkut isu kependudukan dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas program pembangunan,” ungkap Kartika.

Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber yang membidangi yaitu Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta, Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. 

Turut hadir pada kegiatan ini, yaitu perwakilan Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas Perwakilan Deputi Bidang Kewilayahan Bappenas, Perwakilan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Bagian Operasional BINDA Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Pusat Pengendalian Operasi POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Seksi Intelijen Korem 072/Pamungkas, Perencana Ahli Muda Bapperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Akademisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Editor. Tim Redaksi

Source/repost: Kemenkopolkam RI

Siarsn Pers No. 26/SP/HM.01.02/Polkam/2/2026