Tinjau RSUD Kumpulan Pane, Asisten Penasihat Khusus Presiden Sebut Insiden Penolakan Pasien Akibat Miskomunikasi

APERO FUBLIC  I  TEBING TINGGI. -  Asisten I Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Kesehatan, Muhammad Faridz Syahrian, memberikan tanggapan terkait video viral dugaan penolakan pasien di RSUD dr. H. Kumpulan Pane. Faridz menyebut insiden tersebut dipicu oleh adanya miskomunikasi dalam proses pelayanan.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Tebing Tinggi pada Jumat sore (09/01/2026). Bertempat di Gedung Manajemen RSUD dr. H. Kumpulan Pane, Faridz menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi rakyat harus menjadi prioritas utama tanpa memandang status pasien.

"Saya melihat pihak Pemerintah Kota (Pemko) telah melakukan upaya perbaikan. Apapun status pasiennya, memang harus kita layani, rakyat Indonesia, rakyat yang butuh pertolongan harus dilayani. Mungkin ada miskomunikasi dalam prosesnya, namun ke depan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi," tegas Faridz dalam sesi wawancara bersama insan pers.

Ia juga mengatakan telah menyempatkan diri menjenguk pasien berinisial S di RS Chevani. Faridz mengonfirmasi bahwa kondisi pasien saat ini relatif stabil dan telah mendapatkan tindakan medis lanjutan. Menurutnya, Ibu S merupakan pasien rutin di RSUD Kumpulan Pane yang memang memerlukan penanganan untuk kondisi kesehatan tertentu.

Selain memantau kasus tersebut, kunker ini juga bertujuan untuk meninjau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas serta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tebing Tinggi. 

"Kita memberikan masukan ke Presiden, apa yang menjadi isu kesehatan nasional," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, menekankan komitmen Pemko dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, termasuk di RSUD Kumpulan Pane,  FKTP Puskesmas, maupun kriteria baik pada pelaksanaan program MBG.

Menanggapi kejadian viral tersebut, Sekdako mengatakan bahwa manajemen telah bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun ia mengakui adanya kendala di tingkat pelaksana.

"Ada beberapa komponen SOP yang kemungkinan kurang dipahami oleh praktisi di lapangan atau staf akar rumput. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami," ujar Sekdako.

Senada dengan Sekdako, Direktur RSUD dr. H. Kumpulan Pane, drg. Lili Marliana, menyampaikan permohonan maaf dan menjadikan insiden ini sebagai pembelajaran berharga. Ia berjanji akan memaksimalkan pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Ini suatu pembelajaran yang berharga. Kedepan kami akan berusaha maksimal, tidak akan terulang kembali," kata drg. Lili Marliana. 

Sementara itu, Sekretaris Satgas Mutu Pelayanan Kesehatan Sumut, dr. Muhammad Emirsyah Harvian Harahap, mengingatkan bahwa Sumatera Utara, termasuk Tebing Tinggi, sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Artinya, seluruh warga berhak mendapatkan pengobatan gratis sesuai aturan.

"Mohon kita laksanakan. Akan keluar rekomendasi dari Satgas, biasanya ditembuskan ke Ombudsman, Gubernur dan BPJS Kesehatan. Tapi kita melihat beritanya ini, ada miskomunikasi. Artinya kenapa ini bisa terjadi? Lakukan komunikasi yang baik," pungkasnya.

Sebelumnya, video penolakan pasien di RSUD dr. H. Kumpulan Pane dengan alasan ruangan penuh viral di media sosial pada Jumat (09/01). Selain membahas kasus tersebut, pertemuan antara tim Penasihat Khusus Presiden dengan jajaran Pemko Tebing Tinggi juga membahas pengembangan layanan Onkologi, Cath Lab, serta jaminan kesejahteraan tenaga medis.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Inspektur Kota Muhammad Fachri, Kadis Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Kadis Kominfo Ghazali Rahman, serta jajaran manajemen RSUD dr. H. Kumpulan Pane, instansi terkait dan tim peliputan Diskominfo.

Editor. Tim Redaksi

Source:  Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi