Korupsi Kebun Binatang Bandung: Ketika Publik Menanggung Dosa Pengelola

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Kasus korupsi yang melanda pengelolaan Kebun Binatang Bandung lebih dari sekedar masalahhukum, itu adalah contoh buruk dari manajemen ruang publik di wilayah tersebut.

Penyalahgunaan kewenangan berdampak langsung pada operasional dan kesejahteraan satwa,dan merusak lembaga yang seharusnya menjadi tempat konservasi, pendidikan, dan rekreasikeluarga.

Sebagai masyarakat, saya pikir keputusan untuk membuka Kebun Binatang Bandung secaragratis dengan donasi pengunjung adalah tindakan darurat yang manusiawi, tetapi sekaligus ironis.

Di satu sisi, kebijakan ini menunjukkan kepedulian publik yang besar dan melindungi

hewan dari kelaparan. Sebaliknya, situasi ini menunjukkan bagaimana masyarakat harus

menanggung akibat korupsi yang tidak dapat mereka tanggung sendiri.

Kepercayaan publik sebenarnya belum sepenuhnya hilang, seperti yang ditunjukkan oleh antusiasme pengunjung yang datang dan memberikan donasi.

Masyarakat tetap ingin berpartisipasi, menunjukkan kepedulian, dan berharap kebun binatang ini dapat kembali beroperasi dengan baik. Menurut pendapat saya, modal sosial ini sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan oleh pemerintah dan pengelola.

Namun, donasi publik tidak boleh menjadi solusi permanen. Kebijakan ini justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru dan membuka celah penyimpanan yang serupa di masa depan jika manajemen tidak diperbaiki secara menyeluruh.

Agar kepercayaan publik tidak kembali dikhianati, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ini termasuk kepastian tentang manajemen dana, laporan terbuka tentang bagaimana donasi digunakan, dan pengawasan independen.

Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki efek yang nyata dan luas. Praktik ini tidak hanya menghabiskan uang pemerintah, tetapi juga mengorbankan orang-orang yang tidak dapat mengatakan apa yang mereka rasakan. Di kebun binatang, hewan yang tidak diketahui menjadi korban kelalaian dan keserakahan manusia.

Menurut pendapat saya, Kebun Binatang Bandung memerlukan perbaikan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab untuk membuka kembali akses bagi pengunjung, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjamin sistem pengelolaan yang adil, transparan, dan berfokus pada kesejahteraan satwa.

Keprihatinan publik melalui akses gratis dan donasi publik tidak boleh menjadi tameng atas kegagalan administrasi. Kebun Binatang Bandung seharusnya tidak lagi diingat karena skandal korupsi; sebaliknya, itu seharusnya menjadi contoh bagaimana tanggung jawab, transparansi, dan partisipasi publik dapat bekerja sama untuk membantu pemulihan pasca-korupsi.

PENULIS: Shifa Al-Zahra

Mahasiswi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. 

Editor. Tim Redaksi