Ketika Investigasi Terancam: Publik Kehilangan Hak untuk Tahu

PT. Media Apero Fublic

03 Jan, 2026 0 0

Dok. Tempo.com

APERO FUBLIC I OPINI.- Wacana revisi kembali menciptakan kegelisahan publik bukan tanpa alasan. Salah satu pasal dalam draf revisi disebut dapat melarang penayangan melalui .

Padahal, laporan investigasi justru menjadi ruang yang paling penting untuk membongkar kejahatan publik yang sulit terlihat. Ketika ruang itu dibatasi, yang dirampas bukan hanya , tapi untuk tahu.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) tegas menolak draf ini. Ketua IJTI, ,

menyebut revisi tersebut “mengancam kemerdekaan pers dan membuka ruang sensor terhadap konten yang seharusnya menjadi kepentingan publik.

” juga mengingatkan bahwa pembatasan jurnalisme investigatif “bertentangan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.” Peringatan dua lembaga ini jelas menunjukkan bahwa masalahnya serius, bukan sekadar perdebatan pasal.

Kalau pemerintah butuh bukti pentingnya jurnalisme investigatif, kita tidak perlu melihat

jauh. , , hingga laporan semua

terbongkar lewat investigasi media.

Bahkan di level lokal, kasus pembuangan limbah pabrik di atau pungli di sekolah-sekolah justru terangkat karena keberanian jurnalis lapangan. Bayangkan kalau laporan-laporan seperti itu tak lagi boleh tayang karena dianggap “mengganggu stabilitas.”

Yang lebih mengkhawatirkan, revisi ini bisa membuat media terutama media kecil memilih

diam. Atmosfer bisa muncul karena pasal yang multitafsir selalu menciptakan ketakutan hukum. Di titik itu, publik hanya akan disuguhi berita aman, rapi, dan steril.

Opini publik akhirnya dibentuk bukan oleh fakta, tapi oleh narasi yang disaring kekuasaan. Pemerintah memang berdalih bahwa revisi ini “untuk memperbaiki tata kelola penyiaran.”

Tapi regulasi yang baik bukan yang membatasi kritik, melainkan yang memperkuat

transparansi. Kalau investigasi justru dibungkam, maka yang hilang bukan hanya liputan mendalam melainkan kemampuan publik untuk mengawasi kekuasaan.

Pada akhirnya, bukan cuma soal , tapi soal akses terhadap

kebenaran. Dan ketika investigasi dipersempit, itu artinya kita sedang bergeser dari negara

demokratis menuju negara yang lebih suka mengatur informasi daripada membuka ruang

dialog.

Sebagai mahasiswa, kita punya kewajiban moral untuk mengingatkan: negara yang menghalangi hak publik untuk tahu berarti sedang menghalangi rakyat mengawasi.