Ketidaksetaraan Pendidikan di Indonesia: Strategi Pemerintah dalam Mengatasi KetidaksetaraanPendidikan

Kemendikbudristek menyatakan bahwa pemetaan kebutuhan sekolah dilakukan melalui aplikasi RKAS dan Dapodik guna memastikan penyaluran dana tepat sasaran. Meski demikian, beberapa pemerintah daerah menyebutkan bahwa serapan DAK masih terkendala faktor teknis, mulai dari proses lelang hingga keterbatasan tenaga pendampingan belajar. 

Kurikulum Merdeka yang diusung pemerintah sejak 2022 juga menjadi salah satu kebijakan untuk mempersempit kesenjangan kualitas pembelajaran. Hingga 2024, sekitar 80% sekolah di Indonesia telah mengadopsi kurikulum tersebut. Kurikulum ini dianggap memberi ruang adaptasi yang lebih fleksibel, terutama di daerah dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Dalam implementasinya, pemerintah menyediakan pelatihan guru, modul ajar, hingga platform digital seperti Merdeka Mengajar.

Masalah ketimpangan pendidikan juga terlihat dari pemerataan tenaga pendidik. Data Kemendikbudristek pada 2024 menunjukkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia timur masih kekurangan guru mata pelajaran pokok, seperti matematika, IPA, dan bahasa Indonesia.

Pemerintah berupaya mengatasinya melalui perekrutan PPPK Guru, penempatan Guru Penggerak, program afirmasi untuk guru di daerah 3T, serta pemberian beasiswa LPDP di bidang pendidikan. Hingga akhir 2024, lebih dari 544.000 guru PPPK telah diangkat, namun distribusinya masih terpusat di Jawa dan Sumatra. Pemerintah menargetkan pemerataan lebih lanjut pada 2025–2027 melalui pemerataan kebutuhan berbasis data.

Digitalisasi Sekolah di Wilayah Tanpa Akses InternetPemerintah bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo telah memasang lebih dari 7.000 titik internet sekolah di wilayah minim jaringan. Selain itu, Kemendikbudristek menyalurkan Chromebook dan perangkat digital lain ke ribuan sekolah. Program digitalisasi pendidikan ditujukan untuk memungkinkan sekolah di daerah terpencil mengakses materi belajar yang sama seperti sekolah di perkotaan.

Namun, meski demikian, beberapa pemerintah daerah menyebutkan bahwa tantangan utama bukan hanya ketersediaan jaringan, tetapi juga ketersediaan listrik, perawatan perangkat, dan kemampuan guru mengoperasikan teknologi. Ketimpangan pendidikan yang dialami Indonesia turut menjadi perhatian sejumlah lembaga internasional, karena kesenjangan kualitas layanan pendidikan antara wilayah maju dan tertinggal masih lebih besar dibanding beberapa negara berkembang lain di Asia.

Dalam laporan World Development Report Education 2024, Vietnam dan Malaysia tercatat memiliki tingkat kesenjangan yang lebih rendah dibanding Indonesia, terutama dalam pemerataan kualitas guru dan fasilitas sekolah. Vietnam, misalnya, berhasil mempertahankan standar kompetensi guru yang sama antara perkotaan dan pedesaan, sehingga hasil asesmen siswa di wilayah terpencil tidak jauh berbeda dengan siswa di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City. 

Keberhasilan Vietnam ini didukung oleh kebijakan Teacher Professional Standards yang mewajibkan pelatihan dan supervisi berkala, termasuk di daerah terpencil. Sementara itu, Malaysia menerapkan program Educational Rehabilitation and Equity Scheme yang secara khusus menargetkan sekolah-sekolah di wilayah miskin, termasuk Sabah dan Sarawak.

Program tersebut memungkinkan sekolah-sekolah di daerah tertinggal memperoleh anggaran lebih besar dibanding sekolah di wilayah urban, sehingga pembangunan ruang kelas, penyediaan listrik, hingga pengadaan internet dapat dilakukan secara lebih cepat. Perbedaan alokasi anggaran inilah yang mendorong percepatan pemerataan kualitas pendidikan di negara tersebut. Korea Selatan menjadi negara lain yang sering dijadikan rujukan karena keberhasilannya menyamakan kualitas pendidikan nasional sejak era 1970–1990-an melalui kebijakan Equalization Policy.

Pemerintah Korea Selatan menerapkan standar fasilitas yang sama untuk seluruh sekolah negeri, termasuk penyediaan guru dengan kualifikasi seragam, pembangunan laboratorium standar, hingga distribusi anggaran yang merata. Kebijakan pemerataan ini berdampak pada tingginya keseragaman kualitas pembelajaran di seluruh wilayah negara tersebut.

Dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang lebih kompleks karena memiliki ribuan pulau dan wilayah 3T yang terpencar. Meski begitu, sejumlah program seperti DAK Pendidikan, digitalisasi sekolah, dan distribusi guru diharapkan dapat memperkecil jarak kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam pemerataan layanan pendidikan pada tahun-tahun mendatang melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan.

Pemerintah menegaskan bahwa pengurangan ketidaksetaraan pendidikan akan menjadi fokus utama pada 2025. Akses pendidikan dasar dan menengah akan diperluas melalui pembangunan sekolah baru di wilayah yang belum terlayani, disertai pemerataan distribusi guru berbasis kebutuhan serta insentif bagi tenaga pendidik yang ditugaskan di daerah 3T.

Upaya percepatan digitalisasi sekolah juga menjadi prioritas, dengan penyediaan perangkat pembelajaran, jaringan internet, serta pelatihan teknologi bagi guru. Di sisi lain, pemerintah terus memperbaiki fasilitas pendidikan seperti rehabilitasi ruang kelas dan penambahan laboratorium untuk memastikan mutu pembelajaran meningkat secara merata.

Untuk memastikan efektivitas seluruh program, pemerintah memperkuat pengawasan dan evaluasi anggaran sehingga implementasi kebijakan berjalan tepat sasaran. Strategi ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara wilayah maju dan daerah tertinggal yang selama ini masih cukup lebar.

Pemerintah menargetkan peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) secara nasional. meningkat menjadi 9,1 tahun pada 2025 serta menurunkan angka putus sekolah di tingkat SMP dan SMA, terutama di kawasan timur Indonesia. Dengan langkah yang lebih terarah dan terukur, pemerintah berharap pemerataan kualitas pendidikan dapat semakin terasa bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Ketidaksetaraan pendidikan masih menjadi isu penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Berbagai data menunjukkan adanya kesenjangan antardaerah yang perlu penanganan berkelanjutan.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan—mulai dari DAK Pendidikan, Kurikulum Merdeka, distribusi guru, hingga digitalisasi—berupaya memperkecil jurang tersebut. Meski sejumlah tantangan masih dihadapi, program-program tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Meski demikian, sejumlah daerah melaporkan kendala berupa keterbatasan akses internet dan perangkat pembelajaran. Hal ini membuat proses adaptasi kurikulum berjalan lebih lambat dibandingkan sekolah diperkotaan. 

Mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah