Sejarah Kecamatan Sanga Desa

APERO FUBLIC.- Peristiwa pembentukan Marga Sanga Desa atau sekarang dikenal sekarang dengan Kecamatan Sanga Desa memberikan informasi budaya. Bagaimana sosial budaya masa lalu, bagaimana hubungan marga dengan sultan di Palembang, bagaimana pembentukan pemerintahan marga-marga di Sumatera Selatan sebelumnya.

Pemerintahan Adat Tradisional Negara-Desa

Negara-Desa istilah untuk menyebut pemerintahan adat yang memiliki kawasan wilayah seukuran desa masa kita sekarang yang dipimpin seorang depati yang merdeka. Menurut W. Marsden menginformasikan dari tahun 1883 gelar depati dipakai oleh pemimpin dusun atau desa. (Arslan Islami: 2004).

Dalam syair kisah pembentukan Marga Sanga Desa informasi dari Marsden terbukti. Kabar negara-desa yang merdeka dan luasnya kekuasaan Sultan Palembang tergantung pengakuan masyarakat uluan juga terbukti. Seberapa luas wilayah yang mengakui maka seluas itu juga teritori kesultanan. Kalau wilayah tidak mengakui lagi maka teritori juga berkurang. Yang tidak mengakui berarti merdeka.

Marga Sanga Desa

Marga Sanga Desa merupakan nama pemerintahan lokal yang terdiri dari beberapa desa yang bersatu, bersifat mandiri-semi merdeka. Wilayah ini mengurus rumah tangga marga sendiri. Pemerintahan marga yang mandiri berakhir saat Kesultanan Palembang dihapus Pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1824.

Pemerintahan marga yang mandiri, beransur-ansur menjadi bagian dari wilayah kabupaten atau onderafdeling. Pemimpin dan perangkat mulai digaji kolonial, dan tidak lagi mandiri-merdeka. Depati yang awalnya banding ke Palembang kalau ada masalah. Sekarang bertanggung jawab pada Kontroleur (pejabat Belanda).

Pada zaman kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem marga masih dipakai sampai akhirnya dihapus zaman Orde Baru. Sejak saat itulah, nama-nama marga diganti dengan istilah Kecamatan. Gelar Depati diganti dengan Pak Camat. Seorang camat bukan asli dari wilayah marga, tapi berasal dari berbagai wilayah dengan pendidikan negara. Itulah mengapa Camat tidak memiliki fungsi apa-apa, selain kantor di kecamatan. Begitu juga Marga Sanga Desa diganti menjadi Kecamatan Sanga Desa.

Sejarah Pembentukan Marga Sanga Desa

Pada abad ke 18 Masehi kehidupan di Sumatera Selatan masih hidup sesuai kebudayaan asli. Begitu juga di kawasan berdirinya Kecamatan Sanga Desa. Masyarakat di sini hidup terpisah-pisah di pedalaman. Pemukiman terdiri dari pemukiman-pemukiman rompok, talang dan dusun.

Rompok pemukiman kecil yang terdiri dari beberapa pondok sederhana yang semi permanen. Kadang rompok menjadi talang, dan lebih sering ditinggal dalam waktu beberapa tahun. Rompok pemukiman untuk berladang berpindah. Ketika ladang sudah jauh dari pemukiman utama (dusun) maka mereka membangun rompok.

Rompok yang setrategis sering menjadi Talang. Talang pemukiman kecil yang dihuni sekitar dua puluh sampai empat puluh keluarga atau lebih. Pengertian ini untuk zaman yang lebih maju, kalau zaman sebelum era-Sriwijaya talang merupakan nama pemukiman utama. Talang terdapat banyak kebun buah-buahan dan terletak disekitar sungai yang dapat dijadikan untuk transportasi sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rompok dan Talang masih menginduk ke dusun yang dipimpin depati.

Zaman Kedatuan Sriwijaya berkembangnya istilah-istilah yang diambil dari bahasa Sanskerta. Untuk membedakan pemukiman yang lebih ramai dalam administrasi Sriwijaya, maka pemukiman yang ramai dinamai dengan Dusun. Kata dusun ini merupakan serapan dari kata dalam bahasa Sanskerta, Desa.

Dalam sistem pemerintahan adat Negara-Dusun atau Negara-Desa ini masih menggunakan sistem kepuyangan. Dimana terdapat kelompok-kelompok keluarga besar atau tumang (klan). Setiap klan memiliki talang dan rompok warga masing-masing. Mereka menyatu dengan pemerintahan depati desa mereka. Walau mereka tinggal terpencar-pencar di talang atau rompok di dalam hutan-hutan.

Pada abad ke 18 masehi wilayah Marga Sanga Desa terbagi-bagi dalam wilayah negara-desa seperti itu. Setiap kawasan ada depati yang berkuasa dan merdeka. Tidak tunduk pada pemerintahan mana pun dan dimana pun. Wilayah negara-desa ini luasnya sesuai wilayah ladang berpindah, rompok dan talang warganya.

Depati Samsudin Pendiri Marga Singa Desa

Depati Samsudin atau Depati Uding adalah Depati dari Dusun Rengas Gemuruh. Adik perempuannya bernama Dayang Turik. Dari namanya dia sudah jelas seorang Muslim. Wilayah Dusun Rengas Gemuruh juga dinamakan, Kinyau. Menurut Odi Anang Kinyau nama daerah dan Rengas Gemuruh ibu kotanya. Dusun Rengas Gemuruh merupakan negara-desa yang merdeka tidak masuk dalam kesultanan Palembang. Sistem pemerintahan adat yang terdiri dari dalam puluhan tumang, pimpinan Puyang Jurai Tue.

Di kawasan ini yang bakal dibentuk Pemerintahan Marga terdapat puluhan negara-desa yang merdeka sama seperti Dusun Rengas Gemuruh. Setiap negara-desa memiliki Depati masing-masing, wilayah dan rakyat masing-masing. Dengan banyaknya kekuatan tentu berdampak pada stabilitas daerah. Tidak ada hukum tunggal yang memberikan perlindungan. Sehingga hukum berjalan sendiri-sendiri, dan banyak kekacauan.

Depati Samsudin dikenal sebagai depati yang kejam, dan bengis. Sehingga dia ditakuti oleh banyak orang. Banyak masyarakat yang tidak mau melewati kawasan Kinyau karena takut. Membuat pedagangan dan komunikasi terputus. Para pedagang yang akan ke hulu Musi melalui anak-anak sungai Musi seperti Sungai Punjung dan lainnya, lalu masuk sungai Musi di bagian hulu Dusun Rengas Gemuruh atau Kinyau.

Suatu hari Dusun Rengas Gemuruh kedatangan pengembara bernama Limparan dari Basma (Pasmah) dan dapat diterima dengan baik oleh Depati Samsudin. Limparan ini orang misterius, namun berhasil mempengaruhi Depati Samsudin untuk membangun Pemerintahan Marga.

Limparan yang berasal dari Basma mungkin terinspirasi dengan daerahnya yang cukup luas-bersatu. Sehingga memberi saran agar Depati Samsudin juga memperluas wilayah kekuasaannya. Sepertinya Limparan orang terdidik, mungkin seorang ulama yang memiliki tugas memperbaiki sosial masyarakat yang sangat tradisional itu.

Organisasi dan Penyatuan

Atas saran Limparan maka dilakukan musyawarah adat, antara jurai tue Dusun Rengas Gemuruh dan Depati Samsudin. Ditetapkan Depati Samsudin sebagai pemimpin tertinggi dan menjadi Depati pemimpin marga setelah marga terbentuk. Seseorang bergelar Bujang Piamang diangkat sebagai panglima, yang membawahi hulubalang-hulubalang. Pasukan terdiri dari pasukan sukarela yang berasal dari tumang-tumang (klan) dalam desa mereka.

Hasil musyawarah: mendirikan tempat pemerintahan marga, mengajak kelompok-kelompok kecil atau talang-rompok sekitar pindah membentuk pemukiman dusun. Membentuk menjadi satu marga (kepuyangan), Depati Samsudin sebagai Depati pemimpin marga, dan mengamankan lalu lintas perairan Sungai Musi.

Ilmu Tombok

Ilmu tombok adalah ilmu cara-cara. Misalnya kalau mencari benda hilang dengan memukul air liur di tangan. Agar ikan asin asinnya berkurang direndam dengan air garam. Kalau mau membangun rumah ukuran di sukat. Sukat hitungan dengan omongan tertentu sesuai harapan, dan lain-lain.

Begitu juga dalam mencari lokasi pembangunan pusat pemerintahan marga. Depati Samsudin, Limparan dan beberapa pengawal menyusuri hutan di Daerah Kinyau. Limparan membawa ayam beruge jantan. Mendatangi tempat tertentu dan meletakkan ayam. Kalau ayam beruge berkokok maka tempat itulah yang akan dijadikan pemukiman baru.

Setelah lama mencari sampai masuk sungai Rawas anak sungai Musih ayam yang diletakkan tidak berkokok sampai mereka kembali lagi, Di seberang lokasi pemukiman mereka Limparan kembali meletakkan ayam beruge. Ayam beruge akhirnya terbang dan berkokok. Maka tempat itulah yang mereka jadikan lokasi pembangunan pemukiman baru.

Depati Samsudin memerintahkan penduduk pindah ke seberang dan dinamakan Talang Rengas. Sampai sekarang posisi Talang Rengas masih ada masuk administrasi Desa Ngulak. Istilah kampung memang menghilangkan istilah talang di kebanyakan desa-desa di Sumatera Selatan di zaman sekarang. Hal ini perlu di perhatikan agar tidak menghilangkan ciri khas daerah. (Bersambung)

Baca kelanjutannya klik di sini. Bagian II.   Bagian III.