Kabupaten Sorong dukung pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD)

PT. Media Apero Fublic

20 May, 2026 0 0

APERO FUBLIC I SORONG.- Bupati Sorong Dr.Johny Kamuru S.H.,M.Si yang diwakili oleh Plt.Sekda Kabupaten Sorong Ady Bremantyo menghadiri kegiatan Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Tingkat Lanjutan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku bekerja sama dengan PKN STAN bagi pemerintah daerah di wilayah Papua dan Maluku.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Ady Bramantyo menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pelatihan penilaian BMD tingkat lanjutan yang dilaksanakan di Kota Sorong. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pengelolaan dan penilaian aset daerah.

Ia juga berharap melalui pelatihan ini, ASN di lingkungan pemerintah daerah dapat semakin memahami pentingnya tata kelola Barang Milik Daerah yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah..

Disamping itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth menyampaikan bahwa Barang Milik Daerah merupakan komponen penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Lanjut beliau, bahwa pengelolaan aset yang akuntabel, transparan, dan terukur menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan aset dinilai sangat diperlukan untuk menjawab tantangan pengelolaan aset daerah di wilayah Papua dan Maluku.

Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 20 April hingga 21 Mei 2026. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah dapat terus terjalin dengan baik guna mendorong pengelolaan aset daerah yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang maju, mandiri, dan berkelanjutan di Kabupaten Sorong maupun wilayah Papua dan Maluku secara umum.