Buku PPKn Makin Tebal, Tapi Apakah Konstitusi Hanya Berhenti di Materi?

cr:pinterest tahasps70/https://pin.it/3F03RrpKi

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berfungsi sebagai sumber utama dalam memahami dasar-dasar kehidupan bernegara di ruang kelas.

Mulai dari konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, hingga prinsip negara hukum, materi yang disajikan terasa semakin lengkap dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, dengan materi yang lebih rumit, muncul pertanyaan sederhana: apakah pemahaman konstitusi terus berkembang atau hanya terbatas pada hafalan?. 

Konstitusi pada dasarnya merupakan pedoman utama dalam mengatur kehidupan nasional dan internasional, bukan sekadar literatur hukum. PPKn memainkan peran penting sebagai penghubung antara konsep dan praktik dalam situasi ini.

Sayangnya, pendidikan seringkali lebih menekankan aspek kognitif seperti menghafal pasal, memahami definisi, dan mengerjakan soal daripada membangun kesadaran konstitusional secara langsung.

Selain itu, buku PPKn biasanya menyajikan materi secara normatif. Konsep ideal sering digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep, seperti kebijakan publik, penegakan hukum, dan hak menyampaikan pendapat. Pemerintah dianggap menjalankan konstitusi secara teratur, sementara masyarakat diharapkan melakukannya dengan baik.

Memang, penyajian seperti ini sangat penting sebagai gambaran tentang bagaimana sistem seharusnya bekerja, tetapi jika tidak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya, itu dapat menyebabkan pemahaman yang tidak konsisten.

Dinamika yang terjadi sebenarnya tidak selalu seperti yang dijelaskan dalam buku. Hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan konstitusi tidak selalu berjalan dengan baik. Ini ditunjukkan oleh perbedaan pendapat tentang kebijakan, perdebatan tentang penegakan hukum, dan demonstrasi di berbagai tempat pada tahun 2025.

Di satu sisi, melakukan demonstrasi adalah cara untuk memanfaatkan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Sebaliknya, kejadian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan nilai-nilai konstitusi masih sulit.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara apa yang dipelajari dan apa yang dialami.

Pembelajaran berisiko kehilangan daya kritisnya ketika materi hanya menampilkan aspek ideal tanpa mendorong pemahaman tentang kompleksitas realitas. Namun, PPKn seharusnya tidak hanya mengajarkan konsep, tetapi juga mengajarkan kemampuan untuk memahami dan merespons situasi dunia nyata dengan bijak.

Akibatnya, penambahan materi tidak selalu menjadi pilihan terbaik. Yang lebih penting adalah bagaimana anak-anak dapat mengaitkan prinsip-prinsip konstitusi dengan hal-hal yang terjadi di dunia nyata.

Berpartisipasi dalam aktivitas sosial, berpikir kritis tentang masalah yang ada, dan berdebat kritis dapat membantu konstitusi menjadi lebih relevan dan hidup.

Pada akhirnya, persoalan “buku yang semakin tebal” bukan sekadar tentang banyaknya materi yang dipelajari, melainkan tentang sejauh mana konstitusi benar-benar dipahami dan dimaknai.

Konstitusi tidak seharusnya berhenti di dalam buku, tetapi harus hadir dalam kesadaran dan tindakan. Tanpa itu, konstitusi hanya akan menjadi teks yang dihafal, bukan nilai yang dijalankan.

PENULIS:  Anggita Larasati

Mahasiswi PPKn Universitas Negeri Yogyakarta. 

Editor. Tim Redaksi