Dorong Pengunaan Produk Lokal, Pemkot Baubau Gelar BIMTEK Perhitungan TKDN dan SHS

PT. Media Apero Fublic

10 Dec, 2025 0 0

APERO FUBLIC I BAUBAU. - Dalam upaya mengoptimalkan belanja pemerintah daerah dan mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau melalui Dinas PUPR bekerja sama dengan Bina Pelatihan dan Pengembangan Program Pembangunan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perhitungan dan Evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta Standar Harga Satuan (SHS) di salah satu hotel di Kota Baubau pada Selasa (09/12/2025).

Bimtek Perhitungan dan Evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta Standar Harga Satuan (SHS) dibuka secara resmi oleh Plt Asisten II Setda Kota Baubau Mohamat Abduh, STP, M.Si mewakili Wali Kota Baubau dan dihadiri oleh para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Baubau.

Dalam sambutannya, Plt Asisten II Setda Kota Baubau Mohamat Abduh menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai TKDN dan SHS bagi seluruh ASN yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. ”Bimtek ini sangat penting bagi upaya kita meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan penerapan standar harga yang tepat demi kemajuan pembangunan daerah dan nasional,”ujarnya.

Mohamat Abduh berharap peserta dapat mengimplementasikan percepatan penggunaan produk dalam negeri secara optimal, dimulai dari tahap perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan tentu saja sesuai aturan.

Selain itu, dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan kapasitas aparatur serta memperkuat akuntabilitas dan kualitas pembangunan di daerah

Sementara itu, kegiatan Bimtek Perhitungan dan Verifikasi TKDN serta SHS berjalan selama 3 hari dan pesertanya di hadiri masing-masing perwakilan dari Dinas PUPR 10 Orang, Inspektorat 3 orang, Perkimtan 3 Orang, Dinas Pendidikan 2 Orang, BPPD 2 Orang, Pariwisata 2 Orang, DLH 2 Orang, Perikanan 2 Orang, Dishub 2 Orang, Perindag 2 Orang, Pertanian 2 Orang, Dinkes 2 Orang, Dispora 2 Orang, BPBD 2 Orang, BPKAD 2 Orang, Unit Pengadaan Barang dan Jasa 2 Orang, dan perwakilan per kecamatan 1 orang.