Bupati Muba akan Bentuk Tim Satgas Atasi Sengketa Masyarakat dengan PT. GPI

Bupati Muba: Kami Akan Bersurat ke Kejagung, Atasi Sengketa Lahan PT. GPI

PT. Media Apero Fublic

15 Dec, 2025 0 0

APERO FUBLIC I KOTA SEKAYU.- , S.H., memimpin

rapat untuk Menindaklanjuti Laporan Terkait Sengketa Masyarakat dengan PT. Guthrie Pecconina Indonesia (GPI). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Serasan Sekate, Senin (15/12/2025).

Dalam arahannya, Bupati Muba mengatakan bahwa permasalahan ini harus dibentuk tim satgas agar masalah ini tidak berkepanjangan. "Camat kedepan jika akan mengeluarkan SPH harus ada rekomendasi dari Sekda atau Pemda," ujarnya.

Bupati Muba H. M. Toha Tohet juga akan bersurat kepada melalui bagaimana proses masalah ini. "Selanjutnya, akan bersurat ke Kejagung biar sama-sama tahu perkembangan dari permasalahan agar dengan cepat bisa diselesaikan," ungkapnya.

Kajari Muba, , S.H, M.H, mengatakan bahwa jika memang masyarakat punya SPH dan ini adalah milik masyarakat dan belum diganti rugi, Perusahaan harus ganti rugi dengan masyarakat. "Jika sudah pernah diganti rugi harus di cek dulu apakah diganti rugi kepada yang berhak atau adanya penyerobotan tanah. Kami minta kepada masyarakat jangan mengedepankan emosional, karena yang akan rugi masyarakat," katanya.

, , S.H, S.Ik, M.H, mengatakan bahwa permasalahan ini sudah berlarut-larut hingga memakan korban jiwa. Negara harus hadir dalam menyelesaikan masalah masyarakat. "Kita harus bekerja sama dan bergandengan tangan untuk menjaga keamanan di Muba ini. Adanya indikasi terkait ganti rugi lahan namun tidak tepat sasaran atau bukan kepada pemilik aslinya. Akar masalah ini harus diinventarisir, nanti akan kita cek bagaimana legalitasnya PT. GPI dan bagaimana prosesnya, serta kepemilikan dari masyarakat bagaimana surat-suratnya," ujarnya.

Ketua , Arianto SH mengatakan, bahwa permasalahan PT. Ghutrie ini ada 2 yaitu masalah masyarakat 7 desa dan . "Kami minta Pemda melakukan eksekusi atas sebuah pelanggaran," katanya.

Sementara, Pihak PT. Ghutrie Pecconina Indonesia, Hilman menyampaikan, pihaknya memperoleh lahan melalui proses ganti rugi yang disepakati pada saat itu. "Dan juga ada melalui proses kemitraan dengan KUD yang didapat dengan pola 30-70 dan 40-60. Kami terus berupaya bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Situasi saat ini sangat menyulitkan kami," ujarnya.

Turut hadir, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Muba H Ardiansyah SE MM PhD CMA, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Dr Iskandar Syahrianto MH, , Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Muba, , Kades Zulkarnain, Kades Bumi Ayu Amrullah Mahmud, Perwakilan Masyarakat Tujuh Desa H. Anwar, Perwakilan masyarakat Madeni Adenas.