Menteri ESDM dan Bupati Muba Sinergi Legalisasi Sumur Rakyat dan Percepatan Listrik Desa

Muba Siap Jadi Percontohan Tata Kelola Energi Rakyat Berkelannjutan.

PT. Media Apero Fublic

16 Oct, 2025 0 0

Bahlil Lahadalia Kunker Momen Perkuat Kolaborasi Pusat-Daerah Wujudkan Tata Kelola Energi Aman, Berkelanjutan dan Berpihak Pada Rakyat

APERO FUBLIC I MUSI BANYUASIN.- Keluang, bersama jajaran menyambut kunjungan kerja bersama , di , Kamis (16/10/2025).

Turut hadir dalam rombongan tersebut Dirjen Migas Laode Sulaeman, Plt Dirjen Ketenagalistrikan Tri Winarno, Kepala Joko Siswanto, Direktur Utama PT (Persero) Simon Aloysius, serta Direktur Utama PT (Persero) Darmawan Prasodjo.

Rangkaian kunjungan kerja dimulai dengan peninjauan milik warga , dilanjutkan dengan kunjungan ke di , Kecamatan Keluang, dan diakhiri dengan peninjauan pelaksanaan di Dusun Napal Putih, Desa Bandar Jaya, .

Dalam kunjungan itu, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru menerangkan memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat. Ia menilai terbitnya menjadi momentum penting bagi masyarakat agar dapat mengelola sumur minyak secara legal dan aman.

“Selama ini banyak masyarakat kita bekerja di sektor ini tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan Permen ini, kita ingin masyarakat bisa bekerja secara aman dan berdaya, serta mendapatkan legalitas,” ujar Herman Deru.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemkab Muba yang berhasil menekan angka kemiskinan hingga satu digit di bawah kepemimpinan Bupati H M Toha Tohet. “Ini bukti nyata kemajuan daerah. Dengan adanya legalisasi sumur rakyat, dampak ekonomi di Muba akan semakin besar,” tambahnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, sesuai amanat .

“Sumur-sumur minyak rakyat ini sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sekarang tugas negara adalah menata dan mengelolanya dengan baik agar masyarakat tidak lagi khawatir melanggar aturan,” kata Bahlil.

Ia menjelaskan, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi dasar hukum bagi legalisasi dan penataan sumur rakyat. Pemerintah memberikan izin kepada koperasi, , dan untuk mengelola sumur tersebut dengan pembinaan dari SKK Migas dan Pertamina.

“Kita ingin rakyat bisa berusaha dengan aman dan produktif. Keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan adalah prioritas utama. Kalau standar ini tidak terpenuhi, izinnya bisa kita evaluasi,” tegas Bahlil.

Menurutnya, minyak yang dihasilkan masyarakat akan dibeli oleh Pertamina dengan harga 80 persen dari harga minyak mentah dunia (ICP). “Targetnya, akhir November sudah mulai berjalan. Ini bentuk kehadiran negara dalam mengelola kekayaan alam dengan adil dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Selain meninjau sumur minyak rakyat, Menteri ESDM juga meninjau program dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di wilayah Muba.

“Presiden menargetkan seluruh desa di Indonesia sudah teraliri listrik pada 2029–2030. Saat ini masih ada 5.700 desa dan 400 dusun yang belum memiliki listrik,” ungkap Bahlil.

Di Kabupaten Muba, PLN melaksanakan pembangunan jaringan listrik di tujuh lokasi dengan total anggaran mencapai Rp45 miliar.

Sementara itu, Bupati H M Toha Tohet SH sangat terima kasih atas perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, terhadap masyarakat Muba. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah yang nyata bisa menghadirkan keadilan bagi masyarakat daerah penghasil migas.

“Ini adalah bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Selama ini, aktivitas sumur rakyat menjadi sumber penghidupan banyak keluarga, dan sekarang mereka bisa bekerja secara legal dan aman,” kata Bupati Toha.

Lanjut, ia menyatakan Pemkab Muba siap bersinergi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina, dan PLN untuk mempercepat pelaksanaan program energi berkeadilan.

“Muba siap menjadi daerah percontohan dalam tata kelola energi rakyat yang berkelanjutan. Kami akan dorong agar BUMD dan koperasi daerah ikut aktif, sehingga manfaat ekonomi bisa langsung dirasakan oleh warga,” tegasnya.

Sementara itu, Warga Desa Mekar Sari, Joko Wilyono, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah atas terbitnya regulasi baru tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah. Dulu kami bekerja dengan kekhawatiran, sekarang kami punya kepastian hukum dan bisa bekerja dengan tenang. Ini harapan besar bagi kami penambang rakyat,” pungkasnya.

Turut hadir diantaranya, Dandim 0401 Muba Letkol Kav Fredy Christoma PP SHub Int, Kapolres Muba AKBP God Parlasro Sinaga SH SIK MH, Anggota DPRD Muba Andriadi SIP MSi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Muba Alva Elan SST MPSDA, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Daud Amri SH, Kabag Prokopim Setda Muba M Agung Perdana SSTP MSi, dan Plt Camat Keluang Gunawan SKM MSi, Camat Sekayu Edi Heryanto SH MSi, Dirut PT Petro Muba Khadafi SE, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah Muba terkait lainnya.