Wakil Bupati Sumba Barat Mohon Perhatian Dirjen Otda atas Tantangan Belanja Pegawai dan Infrastruktur di Daerah Terpencil

APERO FUBLIC  I  SUMBA BARAT.-   Rabu,15 April 2026 – Wakil Bupati Sumba Barat, Thimo Ragga., di dampingi Kepala Badan Keuangan Aset Daerah dan Kabag Pemerintahan, mengikuti rapat terbatas melalui daring (Zoom) dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati menyoroti kondisi daerah kepulauan terjauh dan tertinggal yang sangat bergantung pada transfer dana pusat, serta memohon perhatian khusus agar tidak terkena sanksi akibat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Wakil Bupati menggambarkan bahwa Sumba Barat berada di wilayah terpencil, sehingga sulit meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi rasio belanja pegawai 30 persen hingga 2027.

Saat ini, belanja pegawai mencapai 47 persen setelah dikurangi tunjangan guru sebesar Rp288 miliar lebih. Penurunan Dana Desa sebesar Rp27 miliar lebih berdasarkan PMK 2026 Februari membuat rasio melonjak di atas 50 persen pada perubahan APBD.

“Kami berharap, walaupun jauh, daerah kami tetap mendapat perhatian. Jika ada pemotongan, akan sulit membayar gaji pegawai,” ujar Wakil Bupati.

Selain itu, peningkatan penganggaran CPNS dan PPPK menambah beban, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mewajibkan belanja infrastruktur 40 persen. Banyak mandat APBD yang bergantung transfer daerah, termasuk belanja pegawai, pendidikan, dan infrastruktur. Sebelum UU 1/2022, Dana Alokasi Umum (DAU) Siswa Guru (SG) tidak bisa dialokasikan untuk ADD karena aturan PMK.

Menanggapi hal itu, Dirjen Otda Dr. Cheka Virgowansyah menegaskan komitmen Kemendagri melakukan “exercise” terhadap APBD 140 daerah berfiskal rendah, termasuk Sumba Barat.

“Tim akan datang ke Sumba Barat pada Mei ini untuk upaya jangka pendek. Jangka menengah, kami kreatifkan finansial untuk suport APBD. Ada dua pilihan: kurangi belanja atau naikkan PAD—sulit tapi bukan mustahil,” katanya.

Dirjen juga menyebut mandat spending nasional sedang dieksaminasi, dengan koordinasi Bappenas dan Kementerian Keuangan jika ada kendala.

“Kepala daerah yang tahu target program tepat sasaran,” tambahnya, sambil menjanjikan kebijakan skenario khusus untuk 140 daerah.

Pertemuan ini diharapkan membuka solusi jangka pendek dan menengah bagi Sumba Barat dalam mengelola APBD di tengah keterbatasan geografis dan fiskal.

Editor. Tim Redaksi

Source/repodt:  Prokopim Sumba Barat