Mengenal Pengaruh Konferensi 19 Bangsa-Bangsa Asia Terhadap Kemerdekaan Indonesia.

PT. Media Apero Fublic

20 May, 2020 0 0

Apero Fublic.- Dengan membaca sejarah singkat ini. Kamu akan tahu kalau perjuangan politik sangat menentukan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kecerdasan dalam politik sangat luar biasa maknanya. Jangan berpikir hanya dengan senjata saja kita dapat mencapai kemerdekaan.

Dengan demikian, dalam membangun sebuah bangsa berarti tidak dapat dibangun hanya dengan otot. Tapi dengan akal, ilmu, kebijaksanaan, dan moral. Senjata hanyalah pendukung dari sebuah tatanan pemerintahan.

Mengenang Konferensi Sembilan Belas Bangsa-bangsa Asia di New Delhi. Dimana peristiwa diadakanya konferensi atas aksi Kolonial Belanda yang melakukan Agresi Militer Belanda II. Terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam agresi ini militer Belanda menduduki wilayah yang dikuasai oleh Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta yang waktu itu menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia juga di rebut Belanda.

Presiden Soekarno, wakil presiden Mohammad Hatta, beserta kabinet mereka ditangkap dan dibuang ke Pulau Bangka. Sebelum ditangkap presiden mengirim telegram ke sumatera kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) berdiri antara 22 Desember 1948-13 Juli 1949. Apabila, PDRI juga ditangkap oleh Belanda. Maka Pemerintahan Darurat di Padang juga mengirim perintah ke India agar tokoh Indonesia di India membentuk pemerintahan darurat lagi.

Atas perbuatan Belanda itu, Presiden Soekarno berunding dengan tokoh pergerakan dan anggota kabinet. Untuk meminta pada tokoh-tokoh Asia untuk mengadakan suatu konferensi untuk mendukung Indonesia. Sehingga timbul suatu gerakan baru oleh tokoh-tokoh dunia waktu itu, terutama di Asia.

Konferensi itu, diadakan atas permintaan Perdana Mentri Birma Thnkin Nu. Beliau menyatakan bahwa, sebagai Perdana Mentri India, Nehru seharsunya mengundang negara-negara Asia untuk memikirkan masak-masak Agresi Kedua Belanda terhadap Republik Indonesia.

Delapan belas bangsa diundang untuk mengikuti konferensi. Yaitu, Afganistan, Australia, Birma, Sri Lanka, Cina, Mesir, Etiopia, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Filipina, Arab Saudi, Muang Thai, Suriah, Yaman, Nepal, dan Selandia Baru. Turki juga di undang tapi tidak bersedia hadir. Sedangkan Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Muang Thai diwakili oleh pengamat. Untuk negara lainnya mengirim delegasi yang diketuai oleh Kuasa Penuhnya masing-masing.[1]

Semua negara yang ikut konferensi dengan secara bulat mengutuk agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia yang berdaulat. Dalam resolusi berisi anjuran-anjuran kepada Dewan Keamanan PBB. Pertama, supaya Pemerintah Republik Indonesia dan pemimpin-pemimpin republik lainnya, juga tahanan politik lainnya segera dibebaskan.

Lalu adanya pemulihan Pemerintahan Republik Indonesia di Keresidenan Yogyakarta beserta semua fasilitas untuk komunikasi dan kebebasan berkonsultasi.

Kedua, Pengembalian kepada Pemerintahan Republik paling lambat pada tanggal 15 Maret 1949 wilayah-wilayah yang dikuasai pada tanggal 18 Desember 1948. Pasukan Belanda yang berada di Keresidenan Yogyakarta ditarik berangsur-angsur begitu pun di wilayah-wilayah lainnya di seluruh Indonesia.

Ketiga, menghapus dengan segera pembatasan-pembatasan yang diadakan oleh Belanda kepada perdagangan Republik Indonesia dan segerah menantikan terbentuknya Pemerintahan Sementara pada tanggal 15 Maret 1949. Republik juga harus diberikan semua fasilitas untuk berkomunikasi dengan dunia.

Keempat, Pemerintahan Sementara harus memegang kekuasaan penuh termasuk kendali pada angkatan bersenjata. Menyelesaikan pemilihan Majelis Permusawaratan Rakyat pada tanggal 1 Oktober 1949. Lalu menyerahkan kedaulatan sepenuhnya ke tangan Negara Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1950.[2]

Dari itu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk kemerdekaan Indonesia. Dalam situasi itu juga, Amerika Serikat juga akhirnya menekan Pemerintahan Belanda. Pada tanggal 30 Maret, menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Dean Acheson memberi tahu Menteri Luar Negeri Belanda, Stikkker di Washington, bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terpaksa menghentikan alokasi EAC kepada Belanda kalau Pemerintah Belanda tidak mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Selain itu, tekanan para pengusaha Belanda juga mengikuti. Mereka mulai menyadari kepentingan jangka panjang mereka tidak lagi terjamin di Indonesia.

Dari konferensi sembilanbelas bangsa-bangsa Asia tersebut telah memberikan dampak yang sangat berarti bagi kemerdekaan Indonesia. Indonesia walau terdesak dalam bidang militer, namun menang di kanca politik dunia.

Sehingga Belanda terpaksa mengikuti resoslusi Dewan Keamanan PBB. Belanda tidak lagi memiliki alasan apa pun seperti selama ini. Bahkan Belanda menyatakan kalau PBB tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Belanda. Padahal, belanda telah melakukan kejahatan besar yaitu menginvasi sebuah negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah selesai melakukan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tanggal 4 November 1949. Perdana Mentri Mohammad Hatta kembali ke Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 untuk menerima langsung dari Ratu Belanda Juliana, penyerahan Kedaulatan Negara Indonesia Serikat dari Belanda.

Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka secara penuh. Demikianlah bentuk pengaruh dari konferensi sembilan belas bangsa-bangsa Asia terhadap kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sehingga, penjajahan di Asia akhirnya berakhir.[3]

Dalam konferensi tersebut tentu ada peran dari wartawan Shri Mani (wartawan India) dalam memberitakan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Asia waktu itu. Dia koresponden Free Press Journal of Bombay. Seperti penyiaran tawaran diplomatik beras Syarir sebanyak setengah juta ton kepada India.

Begitu pun saat Konferensi Sembilan Belas Bangsa-Bangsa Asia terjadi. PRS. Mani juga yang menyiarkan di Indonesia. Dalam upaya mendukung Indonesia di dunia internasional. Suatu bukti kekuatan media pers yang besar.