Transparansi Informasi di Balik Riuh BBM: Ujian Literasi dan Keadilan Ekonomi Pancasila

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Jagat media sosial, khususnya platform X, akhir-akhir ini telah diguncang oleh kabar kelangkaan BBM sebagai imbas dari konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah. Ketegangan geopolitik di Selat Hormuz disinyalir mengganggu jalur distribusi minyak dunia yang berdampak pada stok nasional.

Namun, situasi ini diperparah oleh isu kebocoran data rahasia yang diduga milik Pertamina terkait nominal kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) per 1 April 2026 lalu.

Fenomena ini bukan sekadar riuh rendah di ruang digital; dampaknya nyata terasa di lapangan melalui antrean panjang kendaraan yang mengular di berbagai SPBU akibat panic buying yang dialami oleh masyarakat di berbagai daerah.

Isu kenaikan harga BBM Non-Subsidi tersebut bermula dari unggahan salah satu akun di platform X yang menyebarkan informasi terkait perkiraan harga jual eceran.

Di dalam unggahan tersebut, tertulis informasi salah satunya yaitu harga Pertamax di bulan April 2026 akan melonjak hingga mencapai Rp17.000 per liter. Isu ini langsung menjadi topik hangat dan memicu kekhawatiran massal.

Pasalnya, selain angka kenaikan yang sangat tinggi, data yang beredar luas tersebut merupakan dokumen dengan status confidential. Sebagai informasi, confidential file merupakan dokumen yang bersifat rahasia, sensitif, dan seharusnya hanya boleh diakses oleh pihak berwenang.

Bocornya dokumen rahasia ini memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Muncul pertanyaan kritis: apakah kebocoran data ini merupakan "umpan" psikologis atau strategi tes ombak dari pihak tertentu untuk menguji reaksi publik, ataukah murni kegagalan sistem perlindungan informasi negara?. 

Dari sudut pandang akuntansi dan etika publik, fenomena ini menyisakan catatan merah yang cukup serius.

Dalam disiplin ilmu akuntansi, keterbukaan informasi adalah kunci utama. Isu "kebocoran data" yang diduga sebagai strategi psikologis merupakan bentuk ketidaktransparanan yang melanggar etika pelaporan informasi publik kepada rakyat.

Dalam hal ini, rakyat adalah stakeholder utama negara yang memiliki hak atas informasi yang akurat. Lebih jauh lagi, beredarnya confidential file tersebut menciptakan fenomena asimetri informasi.

Kondisi ini terjadi ketika satu pihak memiliki akses informasi yang lebih banyak atau lebih cepat daripada pihak lain, sehingga menciptakan ketidakadilan dan celah bagi spekulan untuk mengambil keuntungan di atas kecemasan orang lain.

Jika benar pemerintah atau pihak terkait menggunakan "strategi psikologis" dengan membiarkan data simpang siur beredar, hal ini mencederai nilai transparansi. Secara filosofis, hal tersebut tidak bijaksana dilakukan oleh lembaga tertinggi negara.

Merujuk pada Sila Keempat Pancasila, hikmat kebijaksanaan seharusnya menjadi landasan dalam setiap komunikasi publik. Membiarkan masyarakat terjebak dalam ketidakpastian informasi hingga melakukan panic buying adalah bentuk pengabaian terhadap stabilitas sosial dan ekonomi warga.

Antrean panjang di SPBU bukan sekadar masalah teknis pengisian bahan bakar, melainkan simbol dari runtuhnya rasa aman masyarakat terhadap ketersediaan kebutuhan pokok mereka.

Meskipun pada akhirnya pihak Pertamina memberikan klarifikasi bahwa informasi yang beredar adalah hoaks dan pemerintah menjamin tidak ada kenaikan harga BBM hingga akhir tahun 2026, kerugian telah terjadi. Panic buying telah menyebabkan inefisiensi distribusi dan kepanikan yang melelahkan rakyat.

Di sinilah peran media massa dan pemerintah diuji. Pemerintah seharusnya menjadi satu-satunya sumber informasi (single source of truth) yang paling akurat dan responsif. Kecepatan klarifikasi sangat krusial agar bola salju hoaks tidak membesar.

Di sisi lain, media massa juga memiliki tanggung jawab besar sebagai gatekeeper atau penjaga gerbang informasi. Media tidak boleh hanya ikut-ikutan mengejar traffic dari isu yang viral tanpa melakukan verifikasi yang ketat. Media massa harus menjadi penyaring utama untuk meredam kabar burung yang bersumber dari akun-akun tidak jelas.

Terakhir, edukasi bagi masyarakat mengenai literasi informasi perlu terus ditingkatkan. Masyarakat perlu dibiasakan untuk tidak langsung mempercayai dokumen bertanda "rahasia" yang beredar di media sosial tanpa adanya konfirmasi resmi. Dengan literasi yang baik, masyarakat dapat bertindak lebih tenang dan tidak terjebak dalam perilaku konsumsi yang impulsif seperti panic buying.

Stabilitas nasional bukan hanya soal menjaga angka harga BBM di papan pengumuman SPBU, tetapi soal menjaga kepercayaan terhadap informasi yang diberikan oleh negara.

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian informasi demi tercapainya keadilan ekonomi. Tanpa kepercayaan dan transparansi, keadilan sosial hanya akan menjadi retorika di tengah antrean panjang rakyat yang kebingungan.

PENULIS : Laila Fanesha Putri

Mahasiswi Program Studi Akuntansi, Universitas Universitas Negeri Yogyakarta.

Catatan: Opini ini disusun dalam rangka pemenuhan penugasan UTS (Ujian Tengah Semester) mata kuliah Pancasila.

Editor. Tim Redaksi