Utang Tak Dibayar, Penjara Menanti? Membongkar Logika Hukum di Baliknya

APERO FUBLIC  I  HUKUM.-  Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, persoalan utang-piutang menjadi fenomena yang tidak terelakkan dalam kehidupan masyarakat. Namun, ketika seorang debitur gagal membayar utangnya, muncul pertanyaan mendasar yang kerap disalahpahami: apakah ketidakmampuan atau kelalaian membayar utang dapat berujung pada pidana?.

Ataukah ia semata-mata merupakan ranah hukum perdata? Pertanyaan ini penting, bukan hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas yang kerap terjebak dalam narasi “utang tak dibayar bisa dipenjara”.

Secara konseptual, hukum Indonesia membedakan secara tegas antara wanprestasi dan tindak pidana. Wanprestasi merupakan bentuk ingkar janji dalam hubungan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238 yang menegaskan bahwa debitur dianggap lalai setelah diberikan peringatan (somasi).

Dalam konteks ini, kegagalan membayar utang pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap perjanjian, bukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Konsekuensi hukumnya pun bersifat keperdataan, seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi.

Dalam ranah hukum perdata, perjanjian utang-piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu yang diperjanjikan, serta causa yang halal atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Namun, dalam praktiknya, batas ini tidak selalu dipahami secara jernih. Banyak kasus menunjukkan bahwa sengketa utang justru dilaporkan sebagai tindak pidana, dengan menggunakan instrumen seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 486 KUHP Baru tentang penggelapan atau Pasal 492 KUHP Baru tentang penipuan.

Pada prinsipnya, tidak terdapat ketentuan yang melarang seseorang melaporkan pihak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kepolisian.

Setiap orang memiliki hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan. Namun demikian, tidak serta-merta setiap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti hingga ke tahap proses peradilan.

Namun demikian, ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas memberikan batasan. Dalam Pasal 19 ayat (2) diatur bahwa sengketa utang-piutang tidak dapat dijadikan dasar untuk pemidanaan berupa penjara. Adapun bunyi Pasal 19 ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Tidak seorang pun atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian utang-piutang dapat dipidana penjara.”

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka meskipun terdapat laporan yang diajukan kepada pihak kepolisian terkait sengketa utang-piutang, pengadilan pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang semata-mata karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang tersebut.

Pada titik inilah peran sekaligus integritas aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat menjadi krusial agar tidak terjadi distorsi terhadap sistem peradilan, khususnya dengan mengkriminalisasi ranah hukum perdata.

Meski demikian, terdapat pengecualian tertentu di mana perkara utang piutang dapat berimplikasi pidana, namun harus memenuhi beberapa unsur yang diatur dalam Pasal 486 KUHP Baru tentang penggelapan atau Pasal 492 KUHP Baru tentang penipuan. Di sinilah letak persoalan krusial: kapan utang yang tidak dibayar dapat “berubah wajah” menjadi tindak pidana?. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami bahwa hukum pidana tidak melihat semata-mata pada akibat, melainkan pada proses dan niat yang melatarbelakanginya.

Dalam konteks ini, ketentuan mengenai penipuan dan penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mensyaratkan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang disertai itikad buruk sejak awal.

Dalam Pasal 492 KUHP Baru (penipuan), terdapat beberapa unsur penting yang harus dibuktikan, antara lain:

1. adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

2. adanya penggunaan tipu muslihat, nama palsu, atau rangkaian kebohongan.

3. serta adanya akibat berupa penyerahan barang atau uang dari korban.

Artinya, seseorang tidak dapat langsung dipidana hanya karena tidak membayar utang. Ia baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila sejak awal telah melakukan kebohongan atau rekayasa untuk memperoleh uang tersebut. Misalnya, menggunakan identitas palsu, memalsukan dokumen, atau menjanjikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada.

Demikian pula dalam Pasal 486 KUHP Baru (penggelapan), unsur utama yang harus ada adalah:

1. adanya penguasaan terhadap barang milik orang lain yang sah pada awalnya.

2. kemudian barang tersebut dimiliki atau dikuasai secara melawan hukum.

Dalam konteks utang, penggelapan dapat terjadi apabila seseorang diberi kepercayaan untuk mengelola atau menyimpan uang, tetapi kemudian menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Namun, sekali lagi, tidak setiap utang dapat dikonstruksikan sebagai penggelapan tanpa adanya penyalahgunaan kepercayaan tersebut.

Dengan demikian, garis batasnya menjadi lebih jelas: utang yang lahir dari perjanjian yang sah dan tidak dibayar karena ketidakmampuan tetap merupakan wanprestasi, sedangkan utang yang sejak awal dilandasi tipu daya atau penyalahgunaan kepercayaan dapat masuk ke ranah pidana.

Dalam praktik, perbedaan ini sering kali kabur karena adanya kecenderungan menggunakan hukum pidana sebagai alat tekanan. Tidak sedikit pihak yang melaporkan perkara utang ke kepolisian dengan harapan proses pidana dapat mempercepat pembayaran. Padahal, pendekatan seperti ini berpotensi menyalahi prinsip dasar hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk lebih cermat dalam menilai suatu perkara. Penyidik harus mampu memilah apakah suatu laporan benar-benar mengandung unsur pidana atau hanya merupakan sengketa perdata yang “dipaksakan” masuk ke ranah pidana. Jaksa dan hakim pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap wanprestasi.

Bagi masyarakat, pemahaman ini menjadi penting agar tidak mudah terjebak dalam dua ekstrem: di satu sisi, merasa takut berlebihan seolah-olah setiap utang yang tidak dibayar pasti berujung penjara; di sisi lain, menganggap bahwa semua utang tidak memiliki konsekuensi hukum yang serius. Keduanya tidak tepat.

Pada akhirnya, hukum hadir untuk menjaga keseimbangan. Kreditur tetap memiliki hak untuk menagih dan mendapatkan kembali haknya melalui mekanisme yang sah. Sementara itu, debitur juga memiliki perlindungan agar tidak dipidana hanya karena ketidakmampuan ekonomi. 

Disinilah letak keadilan yang ingin dicapai: memastikan bahwa hukum pidana hanya digunakan terhadap mereka yang benar-benar melakukan perbuatan curang, bukan sekadar mereka yang gagal memenuhi kewajiban perdata.

PENULIS :  Muh. Andrai Mamas, S.H

Editor. Tim Redaksi